Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan (KEMHAN)

Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan fungsional Perancang yaitu:
A. Perancang Pertama terdiri atas

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Perancang Muda terdiri atas:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Perancang Madya terdiri atas:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Perancang Utama terdiri atas:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
A. unsur utama; dan
B. unsur penunjang.

Unsur utama terdiri atas:
a. pendidikan meliputi;

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar di bidang hukum; dan
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.

b. penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. melakukan persiapan;
2. menyusun rancangan;
3. membahas rancangan; dan
4. memberikan tanggapan terhadap rancangan.

c. penyusunan instrument hukum lainnya meliputi:

1. instruksi Presiden, instruksi Menteri, instruksi Panglima TNI, dan instruksi Kas Angkatan;
2. surat edaran;
3. perjanjian internasional;
4. persetujuan internasional;
5. kontrak internasional;
6. kontrak nasional;
7. gugatan;
8. jawaban gugatan;
9. akta; dan
10. legal opinion.

d. pengembangan profesi meliputi:

1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang hukum.
3. menjadi anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; dan
4. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Unsur penunjang terdiri atas:

1. mengajar atau melatih dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan/atau pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. mengikuti seminar atau lokakarya;
3. menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;
4. berperan serta dalam penyuluhan hukum;
5. menjadi anggota organisasi profesi; dan
6. fungsional perancang

Download Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Per undang2 an Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.