Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya dan Form Isian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Penerjemah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menerjemahkan, adalah mengalihkan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain;

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang jabatan fungsional penerjemah dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penerjemah
  2. Rincian butir kegiatan penerjemah dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penerjemah
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan instansi pembina
  5. Unsur dan sub unsur kegiatan
  6. Jenjang jabatan dan pangkat
  7. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai
  8. Penilaian dan penetapan angka kredit
  9. Pengangkatan dalam jabatan penerjemah
  10. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan
  11. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
  12. Penutup

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

  1. Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  2. Lampiran_1_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  3. Lampiran_2_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  4. Lampiran_3_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

  1. Peraturan_Bersama_Mensesneg_dan_Kepala_BKN_No_1_dan_22_Tahun_2007.pdf
  2. Lampiran_I-A_s.d_I-D_Peraturan_Bersama_Mensesneg_dan_Kepala_BKN_No_1_dan_22_Thn_2007_1.xls
  3. 2_Lamp2_Tupoksi_Penerjemah.pdf
  4. 3_Lamp3_Profesi_Penerjemah.pdf
  5. 4_Lamp4_Penunjang_Penerjemah.pdf
  6. 5_Lamp5_Pelatihan_Penerjemah.pdf
  7. 6_Lamp6_PAK_Penerjemah.pdf
  8. 7_Lamp7_SK_Pengangkatan_Penerjemah.pdf
  9. 8_Lamp8_Perpindahan_dari_Jabatan_Lain.pdf
  10. 9_Lamp9_Surat_Peringatan.pdf
  11. 10_Lamp10_Pembebasan_Sementara.pdf
  12. 11_Lamp11_Pemberhentian.pdf
  13. 12_Lamp12_Penyesuaian.pdf
  14. Ralat_SKB.pdf

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog

Image
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Pungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Tunjangan Metrolog adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasai 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasai 3 Besaran Tunjangan Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian Tunjangan Metrolog bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Pemberian Tunjangan Metrolog dihentikan apabila Peg...
Read more

Nilai & Kelas Jabatan Fungsional & Struktural di Kementerian Agama

Image
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829), diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Fungsional): Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Struktural): Keterangan lebih lengkap tentang kelas jabatan struktural dapat dilihat pada peraturan berikut ini: Download Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jab. Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama. Menimbang : bahwa dengan adanya kesalahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ata...
Read more

Kenaikan Pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Image
Jenjang Kenaikan Pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil): Jenjang kenaikan pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak menjabat: Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan : Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar; Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II; Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat; Penata Tingkat I, go...
Read more