Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Sebagai salah satu syarat untuk bisa masuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah telah lulus Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, berikut sebagian bahan Diklat tersebut yang telah saya ikuti:

  1. Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  2. Arah Kebijakan Jabatan Fungsional
  3. DUPAK Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  4. Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  5. Inspeksi dan Pengembangannya
  6. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam Reformasi Birokrasi SDM Aparatur
  7. Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  8. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Nuklir Tahun Anggaran 2009
  9. Logging
  10. Naskah Akademik dan Konsepsi
  11. Nuclear Gauging
  12. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  13. Penerapan Budaya Keselamatan dalam Kegiatan Fungsi Pengawas Radiasi
  14. Pengembangan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  15. Pengkajian Instalasi dan Bahan Nuklir
  16. Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  17. Perundang-undangan Ketenaganukliran Instalasi dan Bahan Nuklir dan Pengembangannya
  18. PUU Ketenaganukliran Mengenai Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif beserta Pengembangannya
  19. Ruang Lingkup Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
  20. Tata Cara dan Etika Inspeksi

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog

Image
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Pungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Tunjangan Metrolog adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasai 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Metrolog diberikan Tunjangan Metrolog setiap bulan. Pasai 3 Besaran Tunjangan Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian Tunjangan Metrolog bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Pemberian Tunjangan Metrolog dihentikan apabila Peg...
Read more

Nilai & Kelas Jabatan Fungsional & Struktural di Kementerian Agama

Image
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829), diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Fungsional): Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (Jabatan Struktural): Keterangan lebih lengkap tentang kelas jabatan struktural dapat dilihat pada peraturan berikut ini: Download Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jab. Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama. Menimbang : bahwa dengan adanya kesalahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ata...
Read more

Kenaikan Pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Image
Jenjang Kenaikan Pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil): Jenjang kenaikan pangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak menjabat: Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan : Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar; Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II; Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat; Penata Tingkat I, go...
Read more