Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai,
sehingga memungkinkan mereka untuk berperan dalam proses
pembangunan. Ketersediaan informasi yang memadai akan mendorong masyarakat terlibat dalam wacana isu dan kebijakan publik dan sekaligus terdorong untuk mengambil peran.Ketersediaan informasidibutuhkan oleh masyarakat melalui berbagai media.Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pelayanan informasi dan kehumasan.

Untuk itu, keberadaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sangat dibutuhkan dalam mendukung peran tersebut.Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Pranata Humas yang ada, memiliki kesenjangan keterampilan dibandingkan dengan harapannya.Pranata Humas yang lebih banyak berasal dari metode inpassing kurang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan diseminasi informasi.Kesenjangan ini juga didukung oleh belum adanya butir-butir kegiatan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Jika dilihat dari sisi peran Pranata Humas sebagai juru bicara Pemerintah kepada masyarakat, peran Pranata Humas menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan Juru Penerang.Ini cukup mengkhawatirkan mengingat globalisasi yang terjadi di masa ini.masyarakat mendapatkan banyak informasi, namun informasi tersebut tidak seluruhnya mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat. Untuk meningkatkan peranan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai salah satu agen Government Public Relations,tugas pranata humas juga harus ditunjang dengan upaya pemerintah menyediakan tenaga-tenaga yang profesional. Pranata humas harus diberikan keterampilan dan ilmu yang up to date karena tantangan yang tugas yang semakin bertambah.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Download Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dimaksudkan:

  1. Sebagai pedoman dan acuan bagi instansi yang memiliki Pejabat Fungsional Pranata Humas baik di Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun di lembaga pemerintah lainnya dalam menentukan kompetensi jabatan fungsional Pranata Humas yang ada di unit masing-masing.
  2. Mendorong adanya iklim organisasi yang kondusif bagi pengembangan organisasi informasi dan kehumasan.
  3. Sebagai pedoman bagi instansi yang memiliki Pejabat Fungsional Pranata Humas baik di Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun di lembaga pemerintah lainnya untuk memfasilitasi pengembangan Pranata Humas melalui sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP 3) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Diagram Alur Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas

Diagram Alur Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas

Dalam Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas, terdapat beberapa pengertian, yaitu:

  1. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  2. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja dari setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  3. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritis maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
  4. Keterampilan Kerja adalah keterampilan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi:
    a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill).
    b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill).
    c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (contingency management skill).
    d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role environtment skill); dan
    e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills).
  5. Sikap Kerja adalah perilaku Pegawai Negeri Sipil yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
  6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
  8. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang telah disusun secara ringkas dalam bentuk kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
  9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
  10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam lingkup informasi dan kehumasan secara nasional, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
  11. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
  12. Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
  13. Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pranata humas, mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
  14. Pelaksanaan Hubungan Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.
  15. Pelaksanaan Hubungan Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.
  16. Audit Komunikasi Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat fungsional Pranata Humas untuk melakukan pemeriksaan, analisis dan evaluasi terhadap proses atau sistem komunikasi internal dan eksternal di lingkungan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas suatu kegiatan atau program komunikasi.
  17. Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan. Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang
  18. mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsin  mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.
  19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Humas.
  20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Pranata Humas dalam rangka pembinaan karier.
  21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian

Jabatan Fungsional Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Sanitarian dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Sanitarian. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Sanitarian harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian terdiri atas kelompok kompetensi yang meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
  2. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Sanitarian digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Sanitarian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan meliputi Kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas kelompok Kompetensi Manajerial meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Kelompok Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

A. Kompetensi Manajerial kemampuan berpikir meliputi:

  1. berpikir analitis; dan/atau
  2. Inovasi.

B. Kompetensi Manajerial mengelola diri meliputi:

  1. semangat berprestasi;
  2. inisiatif;
  3. integritas;
  4. komitmen terhadap organisasi; dan/atau
  5. adaptasi terhadap perubahan.

C. Kompetensi Manajerial mengelola orang lain meliputi:

  1. membimbing;
  2. kerja sama;
  3. kepemimpinan; dan/atau
  4. mengembangkan orang lain.

D. Kompetensi Manajerial mengelola tugas meliputi:

  1. berorientasi pada kualitas;
  2. perhatian terhadap keteraturan;
  3. berorientasi pada pelayanan;
  4. perencanaan;
  5. pencarian informasi; dan/atau
  6. komunikasi tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial JabFung Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Pranata Laboratorium Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut ahli teknologi laboratorium medik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Pranata Laboratorium Kesehatan.
  2. JabFung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah  digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Teknisi Tranfusi Darah. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Teknisi Tranfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut teknisi pelayanan darah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan tranfusi darah.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Kelompok kompetensi manajerial jabatan fungsional Tranfusi Darah terdiri atas:
a. kompetensi manajerial kemampuan berpikir meliputi:

  1. berpikir analitis; dan
  2. inovasi;

b. kompetensi manajerial mengelola diri meliputi:

  1. integritas; dan
  2. semangat berprestasi;

c. kompetensi manajerial mengelola orang lain meliputi:

  1. mengembangkan orang lain;

d. kompetensi manajerial mengelola tugas meliputi:

  1. membangun hubungan kerja;
  2. berorientasi pada pelayanan;
  3. berorientasi pada kualitas;
  4. pencarian informasi;
  5. perhatian terhadap keteraturan; dan/atau
  6. komunikasi tertulis;

e. kompetensi manajerial sosial budaya meliputi:

  1. tanggap terhadap pengaruh budaya; dan
  2. empati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFungsion Teknisi Tranfusi Darah.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.