Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditrrgaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, diberikan Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian setiap bulan.

Besarnya Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian

Pemberian Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pranata Laboratorium Kemetrologian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata_Laboratorium Kemetrologian

Menimbang

  1. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu menetapkan
    Peraturan Presiden tentang T\rnjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

Mengingat

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 lentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:urr 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentarrg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan meliputi Kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas kelompok Kompetensi Manajerial meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Kelompok Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

A. Kompetensi Manajerial kemampuan berpikir meliputi:

  1. berpikir analitis; dan/atau
  2. Inovasi.

B. Kompetensi Manajerial mengelola diri meliputi:

  1. semangat berprestasi;
  2. inisiatif;
  3. integritas;
  4. komitmen terhadap organisasi; dan/atau
  5. adaptasi terhadap perubahan.

C. Kompetensi Manajerial mengelola orang lain meliputi:

  1. membimbing;
  2. kerja sama;
  3. kepemimpinan; dan/atau
  4. mengembangkan orang lain.

D. Kompetensi Manajerial mengelola tugas meliputi:

  1. berorientasi pada kualitas;
  2. perhatian terhadap keteraturan;
  3. berorientasi pada pelayanan;
  4. perencanaan;
  5. pencarian informasi; dan/atau
  6. komunikasi tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial JabFung Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Pranata Laboratorium Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut ahli teknologi laboratorium medik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Pranata Laboratorium Kesehatan.
  2. JabFung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.