Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan fungsional Perancang yaitu:
A. Perancang Pertama terdiri atas

  1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Perancang Muda terdiri atas:

  1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Perancang Madya terdiri atas:

  1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Perancang Utama terdiri atas:

  1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
A. unsur utama; dan
B. unsur penunjang.

Unsur utama terdiri atas:
a. pendidikan meliputi;

  1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar di bidang hukum; dan
  2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.

b. penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:

  1. melakukan persiapan;
  2. menyusun rancangan;
  3. membahas rancangan; dan
  4. memberikan tanggapan terhadap rancangan.

c. penyusunan instrument hukum lainnya meliputi:

  1. instruksi Presiden, instruksi Menteri, instruksi Panglima TNI, dan instruksi Kas Angkatan;
  2. surat edaran;
  3. perjanjian internasional;
  4. persetujuan internasional;
  5. kontrak internasional;
  6. kontrak nasional;
  7. gugatan;
  8. jawaban gugatan;
  9. akta; dan
  10. legal opinion.

d. pengembangan profesi meliputi:

  1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
  2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang hukum.
  3. menjadi anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; dan
  4. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Unsur penunjang terdiri atas:

  1. mengajar atau melatih dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan/atau pendidikan dan pelatihan pegawai;
  2. mengikuti seminar atau lokakarya;
  3. menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;
  4. berperan serta dalam penyuluhan hukum;
  5. menjadi anggota organisasi profesi; dan
  6. fungsional perancang

Download Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Per undang2 an Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.