Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Seleksi Calon Widyaiswara yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pedoman digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina Diklat dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi.

Struktur kurikulum diklat:

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara

Download Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaswara.

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menimbang :

  1. bahwa peranan Widyaiswara yang kompeten dalam melakukan proses belajar-mengajar merupakan komponen strategis untuk mencapai hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur yang sesuai dengan tujuan Diklat;
  2. bahwa untuk memperoleh Widyaiswara yang kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Diklat dan Seleksi bagi Calon Widyaiswara;
  3. bahwa maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Seleksi Calon Widyaiswara;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
  10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
  12. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);

Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Sandiman

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil

Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil seorang PNS harus memiliki:

  1. ijazah SMA/Madrasah Aliyah, SMK, Diploma II, atau Diploma III; dan
  2. serendah-rendahnya Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar kecuali yang memiliki Ijazah Diploma III di Bidang Persandian.

Ijazah SMK meliputi:

  1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Mesin atau Teknik Elektronika; atau
  2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau Teknik Telekomunikasi.

Ijazah Diploma II meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.

Ijazah Diploma III meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.

Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Terampil

Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli

Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli seorang PNS harus memiliki:

  1. ijazah Diploma IV, Ijazah Sarjana; atau Ijazah Pasca Sarjana atau Doktor; dan
  2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman/Sandiman Lanjutan atau memiliki Ijazah Diploma IV di Bidang Persandian.

Ijazah Diploma IV meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu
    Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
  3. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
  4. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
  5. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.

Ijazah Sarjana, Pasca Sarjana atau Doktor meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
  3. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
  4. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
  5. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.

Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Ahli

Download Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk JabFung Sandiman.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Diklat Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan merupakan diklat pembentukan bagi calon pejabat fungsional pranata humas. Sasaran Diklat Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah terwujudnya pejabat fungsional pranata humas yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Jenis Diklat Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat meliputi:

  1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat  tingkat keterampilan selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran; dan
  2. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat tingkat keahlian selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran.

Kurikulum Diklat JFPH mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan disusun dalam rangka profesionalisme Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Struktur kurikulum Diklat Fungsional Pembentukan JJabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
a. muatan dasar;
b. muatan inti; dan
c. muatan penunjang.

Struktur Kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat tingkat keterampilan, terdiri atas:
A. muatan dasar:

  1. muatan teknis substansi lembaga;
  2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat tingkat keterampilan; dan
  3. etika kehumasan.

B. muatan inti:

  1. dasar-dasar komunikasi;
  2. dasar kehumasan pemerintah;
  3. teknologi komunikasi kehumasan;
  4. riset pelayanan informasi dan kehumasan;
  5. keprotokolan;
  6. public speaking;
  7. teknik penulisan kehumasan;
  8. teknik fotografi dan videografi;
  9. teknik publikasi;
  10. teknik hubungan media; dan
  11. penghitungan angka kredit pranata humas tingkat keterampilan;

muatan penunjang:

  1. dinamika kelompok;
  2. pengembangan kepribadian;
  3. observasi lapangan;
  4. seminar kelompok; dan
  5. ujian tertulis.

Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat tingkat keahlian, terdiri dari:

  1. calon Pranata Humas Pertama;
  2. calon Pranata Humas Muda; dan
  3. calon Pranata Humas Madya.

Download Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan JabFung Pranata Hubungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
  2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Diklat JFPH adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi PNS dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
  3. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pranata humas.
  4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
  5. Penyelenggara Diklat JFPH adalah Instansi Pembina, Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi atau bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi bermitra dengan Instansi Pembina/lembaga diklat yang telah terakreditasi, dan perguruan tinggi yang bermitra dengan Instansi Pembina.
  6. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah lembaga diklat Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat JFPH.
  7. Pelaksana Diklat JFPH adalah penanggungjawab teknis penyelenggaraan Diklat JFPH yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat JFPH.
  8. Kurikulum adalah rancangan satuan pendidikan yang mencakup mata diklat, pokok bahasan, tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, pengujian, dan evaluasi satuan pendidikan.
  9. Mata diklat adalah satuan ajar yang dilaksanakan dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan sebuah kurikulum.
  10. Andragogi adalah model pembelajaran yang ditujukan menambah kesadaran dan pengalaman peserta melalui kaidah pembelajaran diskusi, penyelesaian masalah dan tukar pengalaman, untuk berpartisipasi secara aktif dengan cara saling asah, asih, asuh dengan pengajar maupun antar para peserta.
  11. Rancang Bangun Pembelajaran Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Rancang Bangun Pembelajaran adalah rangkaian yang terdiri dari jenis dan mata diklat, alokasi waktu diklat, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi pokok, submateri pokok, metode, alat bantu/media, estimasi waktu, dan referensi.
  12. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP adalah sertifikat tanda kelulusan bagi peserta yang lulus uji komprehensif yang diberikan pada akhir pelaksanaan diklat.
  13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelatihan Jabfung Kesehatan adalah proses pembelajaran yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil bidang kesehatan.

Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah suatu instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan. Peserta memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, atau jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan jenis Pelatihan Jabfung Kesehatan yang akan diikutinya. Peserta dalam satu kelas Pelatihan Jabfung Kesehatan paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

Pengaturan Pelatihan Jabfung Kesehatan bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman bagi penyelenggara Pelatihan Jabfung Kesehatan baik di pusat maupun daerah;
  2. meningkatkan mutu Pelatihan Jabfung Kesehatan; dan
  3. meningkatkan kompetensi pejabat fungsional di bidang kesehatan.

Jenis Pelatihan Jabfung Kesehatan terdiri atas:

  1. pelatihan pengangkatan; merupakan prasyarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  2. pelatihan dasar; merupakan prasyarat untuk tetap dapat menduduki jabatan fungsional kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. pelatihan berjenjang, merupakan salah satu prasyarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan JabFung Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  2. Pelatih Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelatih adalah setiap orang yang melakukan fasilitasi proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan.
  3. Akreditasi Pelatihan, yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan Akreditasi yang berwenang kepada suatu Pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi.
  4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
  5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Badan PPSDM Kesehatan adalah unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia kesehatan.
  7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman

Jenis Diklat Penjenjangan JabFung Sandiman
A. JabFung Sandiman Tingkat Terampil

  1. Diklat Fung. Sandiman Pelaksana;
  2. Diklat Fung. Sandiman Pelaksana Lanjutan; dan
  3. Diklat Fung. Sandiman Penyelia

B. JabFung Sandiman Tingkat Ahli

  1. Diklat Fung. Sandiman Pertama;
  2. Diklat Fung. Sandiman Muda; dan
  3. Diklat Fung. Sandiman Madya.

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Sandiman perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan Pejabat Fung Sandiman yang profesional, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pemerintah Republik Indonesia. Disamping itu juga untuk menghasilkan Pejabat Fung Sandiman yang mampu mengamalkan nilai-nilai etos sandi dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pejabat Fungsional Sandiman yang profesional dituntut memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan jabatannya agar mampu menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Salah satu upaya dalam mewujudkan profesionalisme Pejabat Fungsional Sandiman tersebut yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JabFung Sandiman.

Lembaga Sandi Negara selaku instansi pembina JabFung  Sandiman memiliki tugas membina Pejabat Fungsional Sandiman agar dapat meningkatkan dan memenuhi kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang jabatannya melalui Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JabFung  Sandiman. Agar lulusan Pendidikan dan Pelatihan dapat memenuhi standar kompetensi yang diharapkan maka perlu dilakukan koordinasi, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tersebut.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JabFung  Sandiman yaitu terpenuhinya kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman sesuai standar kompetensi kerja JabFung Sandiman.

Maksud ditetapkannya peraturan berikut ini yaitu untuk digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JabFung  Sandiman.

Download Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JabFung Sandiman.