Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Jenjang Pangkat dan Inpassing)

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Asisten Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, terdiri atas:
A. Asisten Pelatih Olahraga Pemula:

  1. Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

B. Asisten Pelatih Olahraga Terampil:

  1. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  3. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

C. Asisten Pelatih Olahraga Mahir:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

D. Asisten Pelatih Olahraga Penyelia:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang JabFung Asisten Pelatih Olahraga.

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

  1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan keolahragaan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
    b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan keolahragaan paling kurang 3 (tiga) tahun;
    c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
    d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
    e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
    f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kepelatihan keolahragaan;
    g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
  2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/inpassing, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kepelatihan keolahragaan sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.
    Contoh:
    Sdr. Franky Manulang, NIP. 19790606 199704 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Keolahragaan akan diangkat dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga. Sebelum diangkat dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/inpassing, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.
    Mengingat Sdr. Franky Manulang, menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Asisten Pelatih Olahraga jenjang Mahir.
  3. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
  4. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  6. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Radiografer, Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Radiografer.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini:

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis JabFung Radiografer dan Angka Kreditnya.

Menimbang :

bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang JabFung Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1049);
  6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1149);

Monitoring dan Evaluasi Fungsional Arsiparis

Monitoring Jabatan Fungsional Arsiparis adalah kegiatan memantau perkembangan kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap kedudukan dan kewenangan jabatan fungsional Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis dimaksudkan untuk:

  1. menjamin kedudukan dan kewenangan Arsiparis sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.;
  2. mengevaluasi kinerja fungsional Arsiparis dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dalam jenjang jabatan yang didudukinya;
  3. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam JabFung Arsiparis di lingkungannya sehingga mampu berperilaku profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
  4. mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan Arsiparis sebagai tenaga
    profesional.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

  1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi JabFung Arsiparis adalah panduan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, pejabat pembina kepegawaian instansi, dan pejabat pembina jabatan fungsional Arsiparis agar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Tim Monitoring dan Evaluasi JabFung Arsiparis adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Arsiparis pada setiap tingkatan.
  3. JabFung Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
  4. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensidi bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan dan diangkat secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
  5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, provinsi,
    kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian wewenang Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pejabat Pembina JabFung Arsiparis adalah pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, provinsi, kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian wewenang pimpinan pembina kepegawaian untuk membina dan mengembangkan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Tugas pokok Arsiparis adalah tugas yang dilakukan Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya, yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Download Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi JabFung Arsiparis.

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Jenjang Pangkat dan Inpassing)

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

  1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
  2. Penyuluh Narkoba Ahli Muda;
  3. Penyuluh Narkoba Ahli Madya; dan
  4. Penyuluh Narkoba Ahli Utama.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

A. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Penyuluh Narkoba Ahli Muda:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Penyuluh Narkoba Ahli Madya:

  1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Penyuluh Narkoba Ahli Utama:

  1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

  1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
  2. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
  3. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai Angka kredit Kumulatif sebesar 100.
  4. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
  5. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  6. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  7. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  8. Penyuluh Narkoba Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 200.

Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Pangkat (Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba)

  1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang kajian dan penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
    b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Narkoba paling kurang 2 (dua) tahun;
    d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba;
    e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    f. usia paling tinggi:
    1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
  2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/ inpassing, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.
    Contoh:
    Sdr. Didi Firmansyah, SH, NIP. 19640306 199104 1 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
    Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/inpassing, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.
    Mengingat Sdr. Didi Firmansyah, SH, menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Madya.
  3. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
  4. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  6. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang JabFung Penyuluh Narkoba.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.

Pengertian:

  1. Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
  2. Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, Pangkat (Golongan/Ruang) dan Angka Kredit

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Unsur kegiatan Pemeriksa Keimigrasian yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang yang meliputi:
A. Unsur Utama terdiri dari:

  1. pendidikan;
  2. Pemeriksaan Keimigrasian; dan
  3. pengembangan profesi.

B. Unsur Penunjang terdiri dari:

  1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang keimigrasian;
  2. peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang keimigrasian;
  3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pendahuluan;
  2. pedoman penyusunan formasi;
  3. pembinaan karier pemeriksa keimigrasian dan angka kredit;
  4. pengangkatan dalam jabatan;
  5. pejabat yang berwenang mengusulkan dan menetapkan angka kredit;
  6. penilaian dan penetapan angka kredit;
  7. organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit;
  8. penutup.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya bertujuan sebagai pedoman bagi Pemeriksa Keimigrasian, tim penilai, dan pejabat lain yang terkait, dan dengan pedoman ini diharapkan menjadikan acuan serta petunjuk teknis lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan jabatan fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Download Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis JabFung Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya.

Angka Kredit Fungsional Analis Keimigrasian

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis keimigrasian.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya bertujuan sebagai pedoman bagi Analis Keimigrasian, tim penilai, dan pejabat lain yang terkait, serta pedoman ini diharapkan menjadikan acuan serta petunjuk teknis lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan jabatan fungsional Analis Keimigrasian.

Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/Ruang) dan Angka Kredit

Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya terdiri atas:

  1. pendahuluan;
  2. pedoman penyusunan formasi;
  3. pembinaan karier analis keimigrasian dan angka kredit;
  4. pengangkatan dalam jabatan;
  5. pejabat yang berwenang mengusulkan dan menetapkan angka kredit;
  6. penilaian dan penetapan angka kredit;
  7. organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit
  8. penutup.

Unsur kegiatan Analis Keimigrasian yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang yang meliputi:
A. Unsur Utama terdiri dari:

  1. pendidikan;
  2. analisis keimigrasian; dan
  3. pengembangan profesi.

B. Unsur Penunjang terdiri dari:

  1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang keimigrasian;
  2. peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang keimigrasian;
  3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
  4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Tugas pokok adalah tugas analisis keimigrasian yang wajib dilakukan oleh setiap Analis Keimigrasian sesuai jenjang jabatannya meliputi:

  1. dokumen keimigrasian;
  2. pengawasan/intelijen;
  3. pengendalian rumah detensi imigrasi;
  4. pengelolaan informasi keimigrasian;
  5. lintas batas dan kerja sama luar negeri; dan
  6. penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Analis Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis keimigrasian.
  2. Analisis Keimigrasian adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi, dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengendalian rumah detensi imigrasi, pengelolaan informasi keimigrasian, lintas batas dan kerja sama luar negeri, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Download Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis JabFung Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya.

Inpassing Fungsional Penyuluh Narkoba

Menurut peraturan berikut batas waktu Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2017.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

  1. Pegawai ASN yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  2. Pegawai ASN yang akan disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi syarat:
    a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
    b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
    d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penyuluhan narkoba;
    e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    f. usia paling tinggi:
    1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda;
    2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
  3. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
    a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini;
    b. Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV);
    c. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.
  4. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyuluhan narkoba sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
  5. Kepala Badan Narkotika Nasional dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan formasi lowong dengan melakukan penilaian:
    a. Administrasi;
    b. Kompetensi.
  6. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
  7. Usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai pimpinan Instansi pembina, diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional, terhadap:
    a. Kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
    b. Kesesuaian antara Pegawai ASN yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
    c. Kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  8. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemanggilan untuk dilakukan penilaian kompetensi bidang Penyuluh Narkoba.
  9. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Kepala Badan Narkotika Nasional mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada PPK pengusul disertai dengan alasan.
  10. Kepala Badan Narkotika Nasional akan menyampaikan rekomendasi bagi Pegawai ASN yang dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 kepada Deputi Pencegahan BNN selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  11. Deputi Pencegahan BNN selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba membentuk Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  12. Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terdiri dari :
    a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat eselon 2 (dua) dari Deputi Bidang Pencegahan;
    b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
    c. 5 (lima) orang anggota yaitu :
    1) Inspektur Utama;
    2) Pejabat eselon 2 (dua) dari Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    3) Pejabat di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
    4) Pejabat Eselon 3 (tiga) dari Deputi Bidang Pencegahan; dan
    5) Pejabat Eselon 3 (tiga) dari Biro Kepegawaian dan Organisasi.
  13. Tugas Tim uji kompetensi adalah :
    a. merekapitulasi data peserta inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba hasil rekomendasi dari Kepala BNN;
    b. melakukan uji kompetensi peserta inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
    c. melaporkan hasil inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Deputi Pencegahan selaku Pejabat Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
  14. Berdasarkan laporan hasil inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 13, Deputi Pencegahan merekomendasikan peserta lulus uji kompetensi inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Kepala BNN untuk menetapkan surat keputusan sebagai Penyuluh Narkoba.

Download Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing JabFung Penyuluh Narkoba.

Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya berisi penjelasan rinci tentang kegiatan Pustakawan, Pembinaan karier Pustakawan, angka kredit Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya berisi penjelasan rinci tentang kegiatan Pustakawan, Pembinaan karier Pustakawan, angka kredit Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan.

Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/Ruang) dan Angka Kredit:

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Pengertian:

  1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
  2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai.

Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan

Unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang yang masing-masing, meliputi:
A. Unsur Utama, terdiri atas:

  1. Pendidikan
  2. Pengelolaan Perpustakaan
  3. Pelayanan Perpustakaan
  4. Pengembangan Sistem Kepustakawanan
  5. Pengembangan Profesi.

B. Unsur Penunjang

  1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepustakawanan
  2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepustakawanan
  3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi.
  4. Keanggotaan dalam Tim Penilai
  5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa
  6. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

Tugas Pokok Jabatan Fungsional Pustakawan

Tugas pokok Pustakawan adalah kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap Pustakawan sesuai jenjang jabatannya.

1. Tugas Pokok Fungsional Pustakawan Keterampilan, meliputi:

a. Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:

  1. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
  2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

b. Pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:

  1. Pelayanan teknis
  2. Pelayanan pemustaka

c. Pengembangan Sistem Kepustakawanan

  1. Pengembangan kepustakawanan

2. Tugas Pokok Fungsional Pustakawan Keahlian, meliputi :

a. Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:

  1. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
  2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

b. Pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:

  1. Pelayanan teknis
  2. Pelayanan pemustaka

Download Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis JabFung Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang

Jenjang Jabatan Fungsional Pelelang, terdiri atas:

  1. Pelelang Ahli Pertama;
  2. Pelelang Ahli Muda; dan
  3. Pelelang Ahli Madya.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pelelang, terdiri atas:

A. Pelelang Ahli Pertama:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda ’I‘ingkat I, golongan ruang 111/ b.

B. Pelelang Ahli Muda:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III / 0; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Pelelang Ahli Madya:

  1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a;
  2. Pangkat Pembina ’I‘ingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ C.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyaj kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapaj harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
  7. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.
  8. Pelelang adalah PNS pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagaj Pelelang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
  9. Kategori Lelang adalah pembagian kewenangan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pelelang, yang terdiri atas: Lelang Kategori A; Lelang Kategori B; dan Lelang Kategori C.
  10. Sasaran Ktea Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
  11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PN S atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pelelang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/ atau jabatan.
  13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil ktea dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
  14. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/ atau J abatan Fungsional Pelelang.
  15. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan JabFung Pelelang.

Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir terdiri atas:

  1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama;
  2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda;
  3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya; dan
  4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut:

A. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya:

  1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama:

  1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
  2. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/geografi/lingkungan;
  3. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  4. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
  5. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
  6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 (dua) tahun;
  7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  8. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pengertian

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
    Fungsional pada instansi pemerintah.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
  7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  8. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
  9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
  10. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
  12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
  13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
  14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
  16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
  17. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
  18. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir.