Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Jenjang Pangkat dan Inpassing)

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Asisten Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, terdiri atas:
A. Asisten Pelatih Olahraga Pemula:

  1. Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

B. Asisten Pelatih Olahraga Terampil:

  1. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  3. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

C. Asisten Pelatih Olahraga Mahir:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

D. Asisten Pelatih Olahraga Penyelia:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang JabFung Asisten Pelatih Olahraga.

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

  1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan keolahragaan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
    b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan keolahragaan paling kurang 3 (tiga) tahun;
    c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
    d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
    e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
    f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kepelatihan keolahragaan;
    g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
  2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/inpassing, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kepelatihan keolahragaan sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.
    Contoh:
    Sdr. Franky Manulang, NIP. 19790606 199704 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Keolahragaan akan diangkat dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga. Sebelum diangkat dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/inpassing, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.
    Mengingat Sdr. Franky Manulang, menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Asisten Pelatih Olahraga jenjang Mahir.
  3. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
  4. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  6. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Jenjang Pangkat dan Inpassing)

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.

Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

  1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
  2. Penyuluh Narkoba Ahli Muda;
  3. Penyuluh Narkoba Ahli Madya; dan
  4. Penyuluh Narkoba Ahli Utama.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

A. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama:

  1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Penyuluh Narkoba Ahli Muda:

  1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

C. Penyuluh Narkoba Ahli Madya:

  1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Penyuluh Narkoba Ahli Utama:

  1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

  1. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
  2. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
  3. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai Angka kredit Kumulatif sebesar 100.
  4. Penyuluh Narkoba Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
  5. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  6. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  7. Penyuluh Narkoba Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
  8. Penyuluh Narkoba Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, harus mencapai Angka Kredit Kumulatif sebesar 200.

Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan dan Pangkat (Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba)

  1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang kajian dan penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
    b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Narkoba paling kurang 2 (dua) tahun;
    d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba;
    e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    f. usia paling tinggi:
    1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
  2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/ inpassing, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Penyuluhan Narkoba sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.
    Contoh:
    Sdr. Didi Firmansyah, SH, NIP. 19640306 199104 1 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Ketenagakerjaan Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
    Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/inpassing, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.
    Mengingat Sdr. Didi Firmansyah, SH, menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba jenjang Ahli Madya.
  3. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
  4. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
  6. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang JabFung Penyuluh Narkoba.

Inpassing Fungsional Penyuluh Narkoba

Menurut peraturan berikut batas waktu Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2017.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

  1. Pegawai ASN yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  2. Pegawai ASN yang akan disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi syarat:
    a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
    b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
    d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penyuluhan narkoba;
    e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    f. usia paling tinggi:
    1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda;
    2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penyuluh narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.
  3. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
    a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini;
    b. Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV);
    c. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.
  4. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyuluhan narkoba sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
  5. Kepala Badan Narkotika Nasional dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan formasi lowong dengan melakukan penilaian:
    a. Administrasi;
    b. Kompetensi.
  6. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
  7. Usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai pimpinan Instansi pembina, diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional, terhadap:
    a. Kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
    b. Kesesuaian antara Pegawai ASN yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
    c. Kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  8. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemanggilan untuk dilakukan penilaian kompetensi bidang Penyuluh Narkoba.
  9. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Kepala Badan Narkotika Nasional mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada PPK pengusul disertai dengan alasan.
  10. Kepala Badan Narkotika Nasional akan menyampaikan rekomendasi bagi Pegawai ASN yang dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 kepada Deputi Pencegahan BNN selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  11. Deputi Pencegahan BNN selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba membentuk Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
  12. Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terdiri dari :
    a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat eselon 2 (dua) dari Deputi Bidang Pencegahan;
    b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
    c. 5 (lima) orang anggota yaitu :
    1) Inspektur Utama;
    2) Pejabat eselon 2 (dua) dari Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    3) Pejabat di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
    4) Pejabat Eselon 3 (tiga) dari Deputi Bidang Pencegahan; dan
    5) Pejabat Eselon 3 (tiga) dari Biro Kepegawaian dan Organisasi.
  13. Tugas Tim uji kompetensi adalah :
    a. merekapitulasi data peserta inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba hasil rekomendasi dari Kepala BNN;
    b. melakukan uji kompetensi peserta inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
    c. melaporkan hasil inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Deputi Pencegahan selaku Pejabat Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
  14. Berdasarkan laporan hasil inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 13, Deputi Pencegahan merekomendasikan peserta lulus uji kompetensi inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Kepala BNN untuk menetapkan surat keputusan sebagai Penyuluh Narkoba.

Download Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing JabFung Penyuluh Narkoba.