Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Baca Selengkapnya klik di sini

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama Rp.     325.000,00

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen

Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Dua peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya mencakup:

  1. Penjelasan dan ketentuan umum jabatan fungsional dosen
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan akademik dosen
  3. Kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang
  4. Jabatan akademik, kualifikasi dan kriteria, serta tugas, tanggung jawab dan wewenang dosen menurut jabatan dan gelar akademik.
  5. Rumpun jabatan
  6. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang.
  7. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  8. Rincian kegiatan
  9. Jabatan akademik dosen yang dinilai
  10. Wewenang dan tanggung jawab
  11. Syarat, pertimbangan, dan persetujuan pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik/pangkat
  12. Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain
  13. Pengangkatan dari jabatan lain.
  14. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit
  15. Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit.
  16. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit.
  17. Penetapan angka kredit, kenaikan jabatan dan pangkat
  18. Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian.
  19. Penurunan jabatan
  20. Pengangkatan kembali
  21. Pemberhentian
  22. Kenaikan reguler jabatan akademik dan pangkat
  23. Loncat jabatan
  24. Kenaikan Pangkat
  25. Dosen dalam masa tugas belajar.

Download: 

  1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit  Jabatan Fungsional Dosen
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur tambang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

 

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Inspektur Tambang Inspektur Tambang Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Tambang Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Tambang Pertama Rp.     325.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Ketenagalistrikan Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Rp.     325.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Penyelidik Bumi Penyelidik Bumi Utama Rp.  1.200.000,00
Penyelidik Bumi Madya Rp.     900.000,00
Penyelidik Bumi Muda Rp.     600.000,00
Penyelidik Bumi Pertama Rp.     300.000,00

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Pengamat Gunungapi Pengamat Gunungapi Penyelia Rp.     400.000,00
Pengamat Gunungapi Pelaksana Lanjutan Rp.     300.000,00
Pengamat Gunungapi Pelaksana Rp.     280.000,00
Pengamat Gunungapi Pelaksana Pemula Rp.     260.000,00

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengamat Gunungapi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, diberikan tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.

Besarnya tunjangan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

  1. Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi yang pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden ini tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diberikan tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
  3. Besarnya tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Tunjangan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Pengamat Gunungapi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Pengamat Gunungapi, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pengamat Gunungapi.

Pemberian tunjangan Pengamat Gunungapi, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pemeriksa pajak menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

No

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1. Pemeriksa  Pajak Ahli Pemeriksa  Pajak Madya Rp.  1.000.000,00
Pemeriksa  Pajak Muda Rp.     650.000,00
Pemeriksa  Pajak Pertama Rp.     325.000,00
2. Pemeriksa  Pajak Terampil Pemeriksa  Pajak Penyelia Rp.     550.000,00
Pemeriksa  Pajak Pelaksana Lanjutan Rp.     300.000,00
Pemeriksa  Pajak Pelaksana Rp.     240.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

No JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pemeriksa Bea dan Cukai Madya Rp.  1.000.000,00
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda Rp.     650.000,00
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Rp.     325.000,00
2. Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia Rp.     550.000,00
Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan Rp.     300.000,00
Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Rp.     240.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penilai pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pemeriksa Bea Dan Cukai dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

No

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Ahli Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya Rp.  1.000.000,00
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda Rp.     650.000,00
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama Rp.     325.000,00
2. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Terampil Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Penyelia Rp.     550.000,00
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana Lanjutan Rp.     300.000,00
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana Rp.     240.000,00

.

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Berikut daftar tunjangan petugas pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

NO JABATAN GOLONGAN BESARNYA TUNJANGAN
1 Petugas Pemasyarakatan IV Rp.     300.000,00
2 Petugas Pemasyarakatan III Rp.     265.000,00
3 Petugas Pemasyarakatan II Rp.     240.000,00
4 Petugas Pemasyarakatan I Rp.     220.000,00