Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Baca Selengkapnya klik di sini

Pilih Jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural?

Bagi sebagian orang yang memiliki kesempatan, terkadang dibingungkan oleh dua jenis pilihan jabatan, yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional. Bukan merupakan hal yang mudah bila kita diharuskan memilih antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mari kita lihat perbedaan definisinya:

  1. Jabatan Fungsional: merupakan jabatan teknis yang tidak terdapat dalam struktur hierarki organisasi, tetapi sesuai daengan namanya fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi suatu organisasi pemerintahan, misalnya: dokter, guru, perawat, peneliti, dosen, pengawas radiasi, dan lain sebagainya (bisa dilihat di daftar ini).
  2. Jabatan Struktural, merupakan jabatan yang tercantum dalam struktur hierarki organisasi pemerintahan. dari yang tinggi (Eselon 1/a) hingga yang terendah (Eselon IV/b), misalnya: Deputi, Kepala Biro, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan lain-lain (dapat dilihat pada daftar ini).

yang mungkin akan membuat anda bingung (bagi yang harus memilih) kedua jenis jabatan ini tidak boleh dirangkap. Ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap pilihan jabatan karier (jabatan fungsional dan struktural):

Berikut beberapa keuntungan bila kita mengkuti Jabatan Fungsional:

  1. Aspek kesejahteraan, pemilik jabatan fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional tentu saja tunjangannya semakin tinggi.
  2. peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi.
  3. peluang memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih cepat.
  4. motivasi lebih untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diikuti.
  5. peluang untuk mengembangkan gagasan/ide kreatif lebih luas.

Beberapa keuntungan bila kita mengikuti Jabatan Struktural:

  1. Tugas dan wewenang yang lebih luas (sesuai dengan jabatannya)
  2. Prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan fungsional, pejabat struktural selalu memiliki bawahan, berbeda dengan pejabat fungsional yang tidak memiliki bawahan.
  3. kesempatan managerial, bagi anda yang suka memanage orang maka anda lebih tepat berada pada jabatan strukural, tapi perlu diketahui managerial merupakan kelebihan dan kekurangan jabatan struktural, karena orang tidak bisa diatur/dimanage sebagaimana mesin, perlu kemampuan atau seni untuk melakukannya.

Jabatan Struktural

Jabatan Struktural adalah jabatan yang tercantum dalam struktur hierarki organisasi pemerintahan. dari yang tinggi (Eselon 1/a) hingga yang terendah (Eselon IV/b), misalnya: Deputi, Kepala Biro, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa.

jabatan_struktural

Adapun syarat Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang untuk Menduduki Jabatan Struktural dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Syarat Pangkat Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)

Berikut daftar Jabatan Fungsional Tertentu (khusus), beserta link Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMEN PAN dan RB):
NO
INSTANSI PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL
KET
No. Urut
JML
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
PER MEN PAN & RB
R. LING- KUP Pusat/ Daerah
1
Kementerian Dalam Negeri
1
1
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
No. 15 Tahun 2009
P/D
2009
2
2
Satpol PP
No. 04 Tahun 2014
P/D
Baru  2014
2
Kementerian Luar Negeri
3
1
Diplomat
No.PER/87.1/M.PAN/8/2005
Mencabut no.174/KEP/M.PAN/1997
P
2005
3
Kementerian Pertahanan
4
1
Kataloger
No.PER/07/M.PAN/5/2007
P/D
2007
4
Kementerian Hukum Dan Ham
5
1
Pemeriksa Merek
No.34 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
6
2
Pemeriksa Paten
No.26 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
7
3
Perancang Peraturan Perundang – undangan
No.41/KEP/M.PAN/12/2000
P/D
2000
8
4
Pemeriksa Desain Industri
No.36 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
9
5
Petugas Permasyarakatan
P/D
10
6
Penyuluh Hukum
No.003 Tahun 2014
P/D
Baru  2014
11
7
Analis Keimigrasian
No.07 Tahun 2014
P/D
Baru 2014
12
8
Pemeriksa Keimigrasian
No.008 Tahun 2014
P/D
Baru 2014
5
Kementerian Keuangan
13
1
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
No.30/KEP/M.PAN/3/2003
P/D
2003
14
2
Pemeriksa Bea dan Cukai
No.32/KEP/M.PAN/3/2003 jo PERNo.18 Tahun 2013
P/D
Revisi 2013
15
3
Pemeriksa Pajak
No.31/KEP/M.PAN/3/2003
mencabut Kepmen 69/1993,
Kepmen 122/1990
P/D
2003
16
4
Penyuluh Pajak
No.PER/04/M.PAN/2/2006
dan Lampiran
P/D
2006
6
Kementerian ESDM
17
1
Pengamat Gunung Api
No.136/KEP/M.PAN/12/2002
P/D
2002
18
2
Penyelidik Bumi
No. 01 Tahun 2013
P/ D
Baru 2013
Lampiran 1
Lampiran 2
Mencabut No.67/KEP/
MK.WASPAN/10/1999
19
3
Inspektur Ketenagalistrikan
No.21/KEP/M.PAN/4/2002
P/D
2002
20
4
Inspektur Tambang
No.22/KEP/M.PAN/4/2002
P/D
2002
21
5
Inspektur Minyak dan Gas Bumi
No.23/KEP/M.PAN/4/2002
P/D
2002
7
Kementerian Perindustrian
22
1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo.
KEP/04/M.PAN/ 1/2005
P/D
Revisi 2005
8
Kementerian Perdagangan
23
1
Penguji Mutu Barang
No.131/KEP/M.PAN/12/2002  jo.Kep/05/M.PAN/1/2005
P/D
Revisi 2005
24
2
Penera
No.128/KEP/M.PAN/12/2002  jo.KEP/03/M.PAN/1/2005
P/D
Revisi 2005
9
Kementerian Pertanian
25
1
Medik Veteriner
No. 52 Tahun 2012 Mencabut No.59/KEP/MK.WASPAN/9/1999
P/D
Baru 2012
26
2
Paramedik Veteriner
No. 53 Tahun 2012 Mencabut No.60/KEP/MK.WASPAN/9/1999
P/D
Baru 2012
27
3
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
No.32 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
28
4
Pengawas Benih Tanaman
No. 9 Tahun 2010 Mencabut No. 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004
P/D
2010
29
5
Pengawas Bibit Ternak
No. 2 TAHUN 2011 Mencabut No.61/KEP/MK.WASPAN/9/1999
P/D
2011
30
6
Pegawas Mutu Hasil Pertanian
No.PER/17/M.PAN/4/2006
P/D
2006
31
7
Pengawas Mutu Pakan
No. 22 Tahun 2013 Mencabut no.KEP/31/M.PAN/3/2004
P/D
Baru 2013
32
8
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
No.PER/10/M.PAN/05/2008
Mencabut 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999
P/D
2008
33
9
Penyuluh Pertanian
No.PER/02/MENPAN/2/2008
P/D
2008
34
10
Analis Pasar Hasil Pertanian
No. 06 Tahun 2012 jo. No. 23 Tahun 2013
P/D
Revisi 2013
10
Kementerian Kehutanan
35
1
Penyuluh Kehutanan
No. 32 Tahun 2011 jo
PER/33/M.PAN/10/2006 jo.
130/KEP/M.PAN/12/2002
P/D
Revisi 2011
36
2
Polisi Kehutanan
No. 17 TAHUN 2011
P/D
2011
37
3
Pengendali Ekosistem Hutan
No. 50 Tahun 2012
P/D
Baru 2012
Mencabut 54/KEP/M.PAN/7/2003
11
Kementerian Perhubungan
38
1
Pengendali Frekuensi Radio
No. KEP/51/M.PAN/4/2004 jo
PER/27/M.PAN/5/2006,
Juknis
P/D
Revisi 2006
39
2
Teknisi Penerbangan
No.KEP/192/M.PAN/11/2004
P/D
2004
40
3
Pengawas Keselamatan Pelayaran
No.KEP/195/M.PAN/12/2004
P/D
2004
41
4
Penguji Kendaraan Bermotor
No.150/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
2003
12
Kementerian Kelautan dan Perikanan
42
1
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
No. 22 TAHUN 2010
P/D
2010
Mencabut 36/KEP/M.PAN/5/2001, PER/51/M.PAN/4/2005
43
2
Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan )
No. 1 TAHUN 2011
P/D
2011
Mencabut 35/KEP/M.PAN/5/2001,
PER/50/M.PAN/ 4/2005,
37/KEP/M.PAN/5/2001,
PER/52/M.PAN/
Apr-05
44
3
Penyuluh Perikanan
No.PER/19/M.PAN/10/2008
P/D
2008
45
4
Analis Pasar Hasil Perikanan
No. 25 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
13
Kementerian Tenaga Kerja
46
1
Pengawas Ketenagakerjaan
No. 19 Tahun 2010
P/D
2010
Mencabut 35/KEP/M.PAN/3/2003
47
2
Instruktur
No.36/KEP/M.PAN/3/2003
P/D
48
3
Mediator / Perantara Hubungan Industrial
No.PER/06/M.PAN/4/2009
P/D
2009
Mencabut 40/KEP/M.PAN/l2/2000
49
4
Pengantar Kerja
No.06/KEP/MK.WASPAN/2/2000
P/D
2000
50
5
Penggerak Swadaya Masyarakat
No.KEP/58/M.PAN/6/2004
P/D
2004
51
6
Pengantar Kerja
No.05 Tahun 2014
P/D
Baru 2014
14
Kementerian Pekerjaan Umum
52
1
Teknik Pangairan
No.63/KEP/MK.WASPAN/10/1999
P/D
1999
53
2
Teknik Penyehatan Lingkungan
No.66/KEP/MK.WASPAN/10/1999
P/D
1999
54
3
Teknik Jalan dan Jembatan
No.64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
P/D
1999
55
4
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
No.65/KEP/MK.WASPAN/10/1999
P/D
1999
56
5
Penata Ruang
No.PER/10/M.PAN/6/2007
P/D
2007
57
6
Pembina Jasa Konstruksi
No.038 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
15
Kementerian Kesehatan
58
1
Administrator Kesehatan
No.42/KEP/M.PAN/12/2000
P/D
2000
59
2
Apoteker
No. 7 Tahun 2008 Mencabut No. 140/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
2008
60
3
Asisten Apoteker
No. 8 Tahun 2008 Mencabut
No.PER/16/M.PAN/3/2006,
No.07/KEP/K.WASPAN/12/1999
P/D
2008
61
4
Bidan
No. 01/PER/M.PAN/1/2008
P/D
2008
Lampiran
Mencabut No.11/PER/M.PAN/2006,
93/KEP/M.PAN/11/2001
62
5
Dokter
No.139/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
2003
63
6
Dokter Gigi
No.141/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
2003
64
7
Epidemiolog Kesehatan
No.17/KEP/M.PAN/11/2000
P/D
2000
65
8
Entomolog Kesehatan
No. 18/KEP/M.PAN/11/2000
P/D
2000
66
9
Fisioterapis
No. PER/12/M.PAN/3/2006  jo
No.KEP/04/M.PAN/1/2004
dan Kep/04Lampiran
P/D
Revisi 2006
67
10
Fisikawan Medis
No. PER/12/M.PAN/5/2008
P/D
2008
68
11
Nutrisionis
No. 23/KEP/M.PAN/4/2001
P/D
69
12
Okupasi Terapis
No.PER/123/M.PAN/12/2005
P/D
2005
70
13
Ortosis Prostesis
No.PER/122/M.PAN/12/2005
P/D
2005
71
14
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
No. 58/KEP/M.PAN/8/2000
P/D
2000
72
15
Perawat
No. 94/KEP/M.PAN/11/2001
P/D
2001
73
16
Perawat Gigi
No.PER/13/M.PAN/2006 jo
No.22/KEP/M.PAN/4/2001
dan Lampiran
P/D
Revisi 2006
74
17
Perekam Medis
No. PER/14/M.PAN/3/2006 jo
No.135/KEP/M.PAN/12/2002
dan Lampiran
P/D
Revisi 2006
75
18
Pranata Laboratorium Kesehatan
No. PER/08/M.PAN/3/2006
dan Lampiran
P/D
2006
76
19
Psikolog Klinis
No. PER/11/M.PAN/5/2008
P/D
2008
77
20
Radiografer
No.PER/15/M.PAN/3/2006
P/D
Revisi 2006
Jo No. 133/KEP/M.PAN/12/2002
dan Lampiran
78
21
Refraksionis Optisien
No. PER/47/M.PAN/4/2005
P/D
2005
79
22
Sanitarian
No. PER/10/M.PAN/3/2006 jo
No.19/KEP/M.PAN/11/2000
dan Lampiran
P/D
Revisi 2006
80
23
Teknik Elekromedis
No. 09/PER/M.PAN/3/2006 jo
P/D
Revisi 2006
No. 41/KEP/M.PAN/4/2003
81
24
Teknisi Gigi
No. PER/06/M.PAN/4/2007
P/D
2007
82
25
Terapis Transfusi Darah
No. PER/05/M.PAN/4/2007
P/D
83
26
Terapis Wicara
No. PER/48/M.PAN/4/2005
P/D
2005
84
27
Dokter Pendidik Klinis
No. PER/17/M.PAN/9/2008
P/D
2008
85
28
Pembimbing Kesehatan Kerja
No.47 Tahun 2013Jo No. 13 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
16
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
86
1
Dosen
No.17 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
Lampiran
jo No. 46 Tahun 2013 Mencabut Kepmen No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
87
2
Guru
No. 16 Tahun 2009
P/D
2009
Mencabut Kepmen No.84/1993
88
3
Penilik
Nomor 14 TAHUN 2010
D
2010
Mencabut l5/KEP/M.PAN/3/2002
89
4
Pamong Belajar
No. 15 TAHUN 2010
D
2010
Mencabut 25/KEP/MK.WASPAN/1999
90
5
Pengawas Sekolah
No. 21 TAHUN 2010
D
2010
Mencabut 91/KEP/M.PAN/10/2001
91
6
Pengembangan Teknologi Pembelajaran
No. PER/2/M.PAN/3/2009
P/D
2009
92
7
Pranata Laboratorium Pendidilkan
No. 3 Tahun 2010
P/D
2010
17
Kementerian Sosial
93
1
Pekerja Sosial
No.KEP/03/M.PAN/1/2004
P/D
2004
94
2
Penyuluh Sosial
No/ PER/06/M.PAN/5/2008
P/D
2008
18
Kementerian Agama
95
1
Penghulu
No. PER/62/M.PAN/6/2005
P/D
2005
96
2
Penyuluh Agama
No.54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
P/D
1999
19
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
97
1
Pamong Budaya
No. PER/09/M.PAN/5/2008
P/D
2008
Mencabut 62/KEP/MK.WASPAN/9/99
20
Kementerian Komunikasi dan Informatika
98
2
Adikara siaran
No. 130/M.PAN/1989
P/D
1989
99
3
Teknisi Siaran
No. 128/M.PAN/1989
P/D
1989
100
4
Andalan Siaran
No. 129/M.PAN/1989
P/D
1989
101
5
Pranata Hubungan Masyarakat
No.06 Tahun 2014 Mencabut
No.PER/109/M.PAN/11/2005
P/D
Baru 2014
21
Kementerian Lingkungan Hidup
102
1
Pengendali Dampak Lingkungan
No. 47/KEP/M.PAN/8/2002
P/D
2002
103
2
Pengawas Lingkungan Hidup
Permenpan No. 39 Tahun 2011, Persama No. 9 Tahun 2012
P/D
2011
22
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
104
1
Perencana
No. 16/KEP/M.PAN/3/2001
P/D
2001
23
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
105
1
Widyaiswara
Permenpan No. 14 Tahun 2009
P/D
2009
Mencabut
PER/22/M.PAN/5/2006
PER/51/M.PAN/4/2005
36/KEP/M.PAN/5/2001
106
2
Analis Kebijakan
Permenpan No. 45 Tahun 2013Mencabut No. 5 Tahun 2012
P/D
Baru 2013
24
Arsip Nasional (ANRI)
107
1
Arsiparis
No. PER/3/M.PAN/3/2009
P/D
2009
Mencabut 09/KEP/M.PAN/2/2002, 34/KEP/M.PAN/3/2004
25
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
108
1
Analis Kepegawaian
No. 14 tahun 2008 jo
NomorPER/36/M.PAN/11/2006dan Lampiran
P/D
Revisi 2008
109
2
Auditor Kepegawaian
No. 40 Tahun 2012
P/D
Baru 2012
110
3
Assessor SDM Aparatur
No. 41 Tahun 2012
P/D
Baru 2012
26
Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
111
1
Pustakawan
No.009 Tahun 2014 MencabutNo. 132/KEP/M.PAN/12/2002
P/D
Baru 2014
27
Badan Pusat Statistik (BPS)
112
1
Statistisi
No. 19 Tahun 2013
P/D
Baru 2013
113
2
Pranata Komputer
No. 66/KEP/M.PAN/7/2003
P/D
28
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
114
1
Pengawas Radiasi
No.46 Tahun 2012 Mencabut  Kepmen No.67/KEP/M.PAN/7/2003
P/D
Revisi 2012
29
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
115
1
Pranata Nuklir
No. 002 Tahun 2014 MencabutNo. 149/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
Baru 2014
30
Badan Intelijen Negara (BIN)
116
1
Agen
No. 31/KEP/M.PAN/5/2002
P/D
2002
31
Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
117
1
Sandiman
No. 76 Tahun 2012 Mencabut No.134/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
Baru 2012
118
2
Operator Transmisi Sandi
No.133/KEP/M.PAN/11/2003
P/D
2003
32
Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
119
1
Penyuluh Keluarga Berencana
No. KEP/120/M.PAN/9/2004
P/D
2004
33
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
120
1
Surveyor Pemetaan
No. 134/KEP/M.PAN/12/2002
P/D
2002
34
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
121
1
Auditor
No.PER/220/KEP/M.PAN/6/2008 jo
No. 51 Tahun 2012
P/D
Revisi 2012
35
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
122
1
Peneliti
No. KEP/128/M.PAN/9/2004
P/D
2004
36
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
123
1
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
No.23/KEP/M.PAN/2/2003 jo
KEP/193/M.PAN/11/2004
P/D
Revisi 2004
124
2
Perekayasa
No. PER/219/M.PAN/6/2008
P/D
2008
Mencabut 24/KEP/M.PAN/2/2003
37
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
125
1
Pengawas Farmasi dan Makanan
No. 48/KEP/M.PAN/8/2002
P/D
2002
38
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
126
1
Pengamat Meteorologi dan Geofisika
No. KEP/18/M.PAN/2/2004
P/D
2004
39
Kejaksaan Agung
127
1
Jaksa
No/ 18/M.PAN/1989 jo Kepmen no. 41 Tahun 1990
P/D
Revisi 1990
128
2
Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
P/D
40
Mahkamah Konstitusi
129
1
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
P/D
41
Sekretariat Negara
130
1
Penerjemah
No. PER/124/M.PAN/5/2006
P/D
2006
42
BPK
131
1
Pemeriksa
No. 17 Tahun 2010
P
Revisi  2012
jo No. 79 Tahun 2012
43
LKPP
132
1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No. 77 Tahun 2012
P/D
Baru 2012
44
Badan SAR
133
1
Rescuer
No.10 Tahun 2014
P/D
Baru 2014
Keterangan : P = Instansi Pusat D = Instansi Daerah

Rumpun Jabatan Fungsional

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu  tugas umum pemerintahan.

Jabatan fungsional Keahlian  adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional  yang  pelaksanaan  tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

Jabatan fungsional Ketrampilan  adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan  atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

No JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN
1. Adikara Siaran Dep. Keuangan
2. Administrator Kesehatan Departemen Kesehatan Kesehatan
3. Agen Badan Intelejen Negara Penyidik dan Detektif
4. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Manajemen
5. Andalan Siaran (AS) Dep. Keuangan
6. Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan
7. Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
8. Asisten Apoteker Dep. Kesehatan Kesehatan
9. Auditor BPK dan BPKP Akuntan dan Anggaran
10. Bidan Dep. Kesehatan Kesehatan
11. Diplomat Dep. Luar Negeri
12. Dokter Dep. Kesehatan Kesehatan
13. Dekter Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan
14. Dosen Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi
15. Epidemiologi Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan
16. Entomolog Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan
17. Fisioterapis Dep. Kesehatan Kesehatan
18. Guru Dep. Pendidikana Nasional
19. Inspektur Ketenagalistrikan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan
20. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan
21. Inspektur Tambang Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan
22. Instruktur Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan lainnya
23. Jaksa Kejaksaan Agung
24. Medik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat
25 Nutrisionis Dep. Kesehatan Kesehatan
26. Okupasi Terapis Dep. Kesehatan Kesehatan
27. Operator Transmisi Sandi Lembaga Sandi Negara Kesehatan
28. Ortosis Prostesis Departemen Kesehatan Operator alat-alat dan elektronik
29. Pamong Belajar Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan Lainnya
30. Pamong Budaya Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Penerangan dan Seni Budaya
31. Paramedik Veteriner Dep. Pertanian Ilmu Hayat
32. Pekerja Sosial Dep. Sosial Ilmu Sosial dan yang berkaitan
33. Pemeriksa Bea dan Cukai Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
34. Pemeriksa Merk Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek
35. Pemeriksa Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
36. Pemeriksa Paten Dep. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek
37. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Matematika, Statistika dan yang berkaitan
38. Penera Dep. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Pengawas
39. Penerjemah Sekneg Manajemen
40. Pengamat Gunung Api Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Fisika, Kimia dan yang berkaitan
41. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika Fisika, Kimia dan yang berkaitan
42. Pengantar Kerja Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan
43. Pengawas Benih Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat
44. Pengawas Benih Tanaman Dep. Pertanian Ilmu Hayat
45. Pengawas Bibit Ternak Dep. Petanian Ilmu Hayat
46. Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pengawas Kualitas dan Keamanan
47. Pengawas Keselamatan Pelayaran Dep. Perhubungan Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
48. Pengawas Ketenagakerjaan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengawas Kualitas dan Keamanan
49. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dep. Petanian Ilmu Hayat
50. Pengawas Mutu Pakan Dep. Petanian Ilmu Hayat
51. Pengawas Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat
52. Pengawas Radiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Fisika, Kimia dan yang berkaitan
53. Pengwas Sekolah Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya
54. Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Negara Lingkungan Hidup Ilmu Hayat
55. Pengendali Ekosistem Hutan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat
56. Pengendali Frekuensi Radio Dep. Perhubungan Operator alat-alat optik dan elektronik
57. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dep. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat
58. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dep. Petanian Ilmu Hayat
59. Penggerak Swadaya Masyarakat Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilmu Sosial dan yang berkaitan
60. Penghulu Dep. Agama Keagamaan
61. Penguji Kendaraan Bermotor Dep. Perhubungan Pengawas Kualitas dan Keamanan
62. Penguji Mutu Barang Dep. Perindustrian Pengawas Kualitas dan Keamanan
63. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Dep. Keuangan Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
64. Penilik Dep. Pendidikan Nasional Pendidikan lainnya
65. Penyelidik Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
66. Penyuluh Agama Dep. Agama Keagamaan
67. Penyuluh Kehutanan Dep. Kehutanan Ilmu Hayat
68. Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN Ilmu Sosial dan yang berkaitan
69. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan Kesehatan
70. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dep. Perindustrian Ilmu Sosial yang berkaitan
71. Penyuluh Pajak Dep. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
72. Penyuluh Pertanian Dep. Pertanian Ilmu Hayat
73. Perancang Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM Hukum dan Peradilan
74. Perantara Hubungan Industrial Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hukum dan Peradilan
75. Perawat Dep. Kesehatan Kesehatan
76. Perawat Gigi Dep. Kesehatan Kesehatan
77. Perekam Medis Dep. Kesehatan Kesehatan
78. Perekayasa BPPT Peneliti dan Perekayasa
79. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Manajemen
80. Polisi Kehutanan Dep. Kehutanan Penyidik dan Detektif
81. Pranata Hubungan Masyarakat Lembaga Informasi Nasional Penerangan dan Seni Budaya
82. >Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kekomputeran
83. >Pranata Laboratorium Kesehatan Dep. Kesehatan Kesehatan
84. Pranata Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Fisika, Kimia dan yang berkaitan
85. Pustakawan Perpustakaan Nasional Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
86. Radiografer Dep. Kesehatan Kesehatan
87. Refraksionis Optisien Dep. Kesehatan Kesehatan
88. Sandiman Lembaga Sandi Negara Penyidik dan Detektif
89. Sanitarian Dep. Kesehatan Kesehatan
90. Statistik Badan Pusat Statistik Matematika, Statistika dan yang berkaitan
91. Surveyor Pemetaan BAKOSURTANAL Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
92. Teknik Jalan dan Jembatan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
93. Teknik Pengairan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
94. Teknik Penyehatan Lingkungan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
95. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dep. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
96 Teknik Elektromedis Dep. Kesehatan Kesehatan
97. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan BPPT Peneliti dan Perekayasaan
98. Teknisi penerbangan Dep. Perhubungan Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat
99. Teknisi Siaran Dep. Keuangan
100. Terapis Wicara Dep. Kesehatan Kesehatan
101. Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara Pendidikan liannya

Keuntungan Mengikuti Jabatan Fungsional

Berikut beberapa keuntungan bila kita mengkuti Jabatan Fungsional:

  1. aspek kesejahteraan, pemilik jabatan fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional tentu saja tunjangannya semakin tinggi. Berikut tabel mengenai besarnya tunjangan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, untuk Jabatan Fungsional yang lain silahkan di klik di sini…tunjangan jabatan fungsional
  2. peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi.
  3. peluang memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih cepat.
  4. motivasi lebih untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diikuti.
  5. peluang untuk mengembangkan gagasan/ide kreatif lebih luas.

DUPAK Pertamaku

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan salah satu berkas lampiran untuk mengikuti Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. DUPAK juga harus disertai dengan berbagai lampiran (bukti kegiatan). berikut beberapa makalah saya:

  1. Pembuatan Perangkat Lunak Pembaca Energi dan massa Cell pada File Keluaran MCNP.
  2. Pembuatan Perangkat Lunak Pembaca Populasi Neutron Cepat, Intermediate, Termal, Energi dan Massa Cell Pada File Keluaran MCNP.
  3. Pembuatan Relasi Basis Data untuk Data Safeguards dengan Menggunakan MySQL.
  4. Pembuatan Aplikasi Basis Data Safeguards Berbasis Web dengan Input Data Bertipe CSV.
  5. Pembuatan Aplikasi Basis Data Safeguards Berbasis Web dengan Input Data Bertipe XLS (Excel).
  6. Pembuatan Laporan PIL (Physical Inventory Listing) pada Basis Data Safeguards Berbasis Web.
  7. Aplikasi Berbasis Web untuk Pembuatan Input SRAC-COREBN/HIST Perhitungan Fraksi Bakar RSG-GAS.
  8. Aplikasi Berbasis Web untuk Pembacaan Fraksi Bakar pada File Output SRAC-COREBN/HIST dalam Perhitungan Fraksi Bakar RSG-GAS

untuk demo dari beberapa aplikasi tersebut dapat dilihat di daftar ini

 

Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Sebagai salah satu syarat untuk bisa masuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah telah lulus Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, berikut sebagian bahan Diklat tersebut yang telah saya ikuti:

  1. Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  2. Arah Kebijakan Jabatan Fungsional
  3. DUPAK Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  4. Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  5. Inspeksi dan Pengembangannya
  6. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam Reformasi Birokrasi SDM Aparatur
  7. Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  8. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Nuklir Tahun Anggaran 2009
  9. Logging
  10. Naskah Akademik dan Konsepsi
  11. Nuclear Gauging
  12. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
  13. Penerapan Budaya Keselamatan dalam Kegiatan Fungsi Pengawas Radiasi
  14. Pengembangan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  15. Pengkajian Instalasi dan Bahan Nuklir
  16. Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  17. Perundang-undangan Ketenaganukliran Instalasi dan Bahan Nuklir dan Pengembangannya
  18. PUU Ketenaganukliran Mengenai Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif beserta Pengembangannya
  19. Ruang Lingkup Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
  20. Tata Cara dan Etika Inspeksi