Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Baca Selengkapnya klik di sini

Tunjangan Jabatan Fungsional Penera

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penera menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.

No JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
1. Penera Ahli Penera Madya Rp.     500.000,00
Penera Muda Rp.     400.000,00
Penera Pertama Rp.     270.000,00
2. Penera Terampil Penera Penyelia Rp.     300.000,00
Penera Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Penera Pelaksana Rp.     240.000,00

Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan PAUDNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional pamong belajar
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (dupak) jabatan fungsional pamong belajar
  3. Jenjang jabatan dan unsur kegiatan jabatan fungsional pamong belajar
  4. Prosedur, rincian kegiatan, dan tata cara penilaian angka kredit
  5. Kelengkapan, tata cara pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit
  6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan sekretariat tim penilai
  7. Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan pamong belajar
  8. Ketentuan peralihan

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional pamong belajar dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penguji mutu barang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.

No JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
1. Penguji Mutu Barang Ahli Penguji Mutu Barang Madya Rp.     500.000,00
Penguji Mutu Barang Muda Rp.     400.000,00
Penguji Mutu Barang Pertama Rp.     270.000,00
2. Penguji Mutu Barang Terampil Penguji Mutu Barang Penyelia Rp.     300.000,00
Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Penguji Mutu Barang Pelaksana Rp.     240.000,00

Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penilik
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional penilik
  3. Jenjang jabatan dan unsur kegiatan jabatan fungsional penilik
  4. Prosedur, rincian kegiatan, dan tata cara penilaian angka kredit
  5. Kelengkapan, tata cara pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit
  6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan sekretariat tim penilai
  7. Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhetian dari jabatan
  8. Ketentuan peralihan: penyesuaian jabatan penilik

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

No JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
1. Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Ahli Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Madya Rp.     500.000,00
Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Muda Rp.     400.000,00
Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Pertama Rp.     270.000,00
2. Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Terampil Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Penyelia Rp.     300.000,00
Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Penyuluh Perindustrian dan Perdangan Pelaksana Rp.     240.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama Rp.     325.000,00

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen

Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Dua peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya mencakup:

  1. Penjelasan dan ketentuan umum jabatan fungsional dosen
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan akademik dosen
  3. Kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang
  4. Jabatan akademik, kualifikasi dan kriteria, serta tugas, tanggung jawab dan wewenang dosen menurut jabatan dan gelar akademik.
  5. Rumpun jabatan
  6. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang.
  7. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  8. Rincian kegiatan
  9. Jabatan akademik dosen yang dinilai
  10. Wewenang dan tanggung jawab
  11. Syarat, pertimbangan, dan persetujuan pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik/pangkat
  12. Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain
  13. Pengangkatan dari jabatan lain.
  14. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit
  15. Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit.
  16. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit.
  17. Penetapan angka kredit, kenaikan jabatan dan pangkat
  18. Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian.
  19. Penurunan jabatan
  20. Pengangkatan kembali
  21. Pemberhentian
  22. Kenaikan reguler jabatan akademik dan pangkat
  23. Loncat jabatan
  24. Kenaikan Pangkat
  25. Dosen dalam masa tugas belajar.

Download: 

  1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit  Jabatan Fungsional Dosen
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur tambang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

 

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Inspektur Tambang Inspektur Tambang Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Tambang Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Tambang Pertama Rp.     325.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Beriktu daftar tunjangan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan Madya Rp.  1.050.000,00
Inspektur Ketenagalistrikan Muda Rp.     750.000,00
Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Rp.     325.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Penyelidik Bumi Penyelidik Bumi Utama Rp.  1.200.000,00
Penyelidik Bumi Madya Rp.     900.000,00
Penyelidik Bumi Muda Rp.     600.000,00
Penyelidik Bumi Pertama Rp.     300.000,00