Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

Download Dokumen terkait Jabatan Fungsional:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil.
  3. Daftar Peraturan-peraturan berkaitan dengan Jabatan Fungsional.
  4. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Jabatan Fungsional Peneliti:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.

Jabatan Fungsional Perencana:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

Jabatan Fungsional Pranata Komputer:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

Jabatan Fungsional Arsiparis:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/Kep/M.Pan/2002 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Jabatan Fungsional Dosen:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor   65  Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen.

Jabatan Fungsional Guru:

  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis.

Jabatan Fungsional Diplomat:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat.

Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek.

Jabatan Fungsional Penerjemah:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedic Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedic Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan.

Jabatan Fungsional Penghulu:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu.

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

.