Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan

Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan terdiri atas kelompok kompetensi yang meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Entomolog Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
  2. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Entomolog Kesehatan digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Entomolog Kesehatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian

Jabatan Fungsional Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Sanitarian dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Sanitarian. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Sanitarian harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian terdiri atas kelompok kompetensi yang meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Sanitarian.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
  2. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Sanitarian digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Sanitarian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

Kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku JabFung Pembimbing Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugas jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan berikut:

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Pembimbing Kesehatan Kerja.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Sandiman

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil

Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil seorang PNS harus memiliki:

  1. ijazah SMA/Madrasah Aliyah, SMK, Diploma II, atau Diploma III; dan
  2. serendah-rendahnya Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar kecuali yang memiliki Ijazah Diploma III di Bidang Persandian.

Ijazah SMK meliputi:

  1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Mesin atau Teknik Elektronika; atau
  2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau Teknik Telekomunikasi.

Ijazah Diploma II meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.

Ijazah Diploma III meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.

Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Terampil

Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli

Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli seorang PNS harus memiliki:

  1. ijazah Diploma IV, Ijazah Sarjana; atau Ijazah Pasca Sarjana atau Doktor; dan
  2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman/Sandiman Lanjutan atau memiliki Ijazah Diploma IV di Bidang Persandian.

Ijazah Diploma IV meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu
    Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
  3. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
  4. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
  5. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.

Ijazah Sarjana, Pasca Sarjana atau Doktor meliputi:

  1. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
  2. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
  3. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
  4. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
  5. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.

Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Ahli

Download Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk JabFung Sandiman.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis

Jabatan Fungsional Psikologi Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Psikologi Klinis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Psikologi Klinis dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis, digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Psikologi Klinis. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Psikologi Klinis harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinismeliputi kompetensi dengan penentuan levelnya. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
a. berpikir;
b. mengelola diri;
c. mengelola orang lain;
d. mengelola tugas; dan
e. mengelola sosial dan budaya.

Kelompok Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana diatur terdiri atas :

  1. Kompetensi manajerial berfikir yang meliputi:
    a. berfikir konseptual;
    b. berfikir analitis.
  2. Kompetensi manajerial mengelola diri yang meliputi:
    a. adaptasi terhadap perubahan;
    b. integritas;
    c. komitmen terhadap organisasi;
    d. semangat berprestasi;
    e. pengendalian diri.
  3. Kompetensi manajerial mengelola orang lain yang meliputi:
    a. kerja sama;
    b. mengembangkan orang lain;
    c. komunikasi lisan.
    4. kompetensi manajerial mengelola tugas yang meliputi;
    a. berorientasi pada pelayanan;
    b. perhatian terhadap keteraturan.
  4. kompetensi manajerial mengelola sosial dan budaya yang meliputi:
    a. empati;
    b. tanggap terhadap pengaruh budaya;
    c. pengambilan keputusan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Psikologi Klinis

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial JabFung Psikologi Klinis.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
  4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari:
a. Polisi Kehutanan Terampil;
b. Polisi Kehutanan Ahli.

Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
d. Polisi Kehutanan Penyelia.

Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Polisi Kehutanan Pertama;
b. Polisi Kehutanan Muda; dan
c. Polisi Kehutanan Madya.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dengan alur kerja sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Peraturan Menteri ini.
  2. Menginventarisasi kegiatan kepolisian kehutanan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
  3. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  4. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan, atau dengan formula sebagai berikut:
    Wpv = Wpk x V
    Keterangan:
    Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
    Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.
    V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.22/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Formasi JabFung Polisi Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  2. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
  3. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
  4. Formasi Jabatan Polisi Kehutanan adalah jumlah dan jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengamanan dan perlindungan hutan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
  5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
  6. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
  7. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  8. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
  9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukandan menetapkanformasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terdiri dari:
a. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil;
b. Penyuluh Kehutanan TingkatAhli.

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Terampil dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula;
b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana;
c. PenyuluhKehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
d. Peny. Kehutanan Penyelia.

Jenjang Jabatan Fungsional Peny. Kehutanan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Peny. Kehutanan Pertama;
b. Peny. Kehutanan Muda;
c. Peny. Kehutanan Madya; dan
d. Peny. Kehutanan Utama

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Peny. Kehutanan dengan alur kerja sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Peny. Kehutanan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Peny. Kehutanan, Peraturan Menteri ini.
  2. Menginventarisasi kegiatan Peny. kehutanan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
  3. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  4. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Peny. Kehutanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Peny.Kehutanan, atau dengan formula sebagai berikut:
    Wpv = Wpk x v
    Keterangan:
    Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam1(satu) tahun.
    Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.
    V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada peraturan berikut:

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Formasi JabFung Peny. Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan Peny. kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Peny. Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
  3. Peny.Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
  4. Formasi Jabatan Peny. Kehutanan adalah jumlah dan jenjang jabatan Peny. Kehutanan yang diperlukan oleh suatu unit kerja Peny. kehutanan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
  5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Peny. Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
  6. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
  7. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  8. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
  9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
a. PEH Tingkat Terampil;
b. PEH Tingkat Ahli.

Jenjang JabFung PEH Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. PEH Pelaksana Pemula;
b. PEH Pelaksana;
c. PEH Pelaksana Lanjutan; dan
d. PEH Penyelia.

Jenjang JabFung PEH Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. PEH Pertama;
b. PEH Muda; dan
c. PEH Hutan Madya.

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional PEH dengan alur kerja sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional PEH yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional PEH, Peraturan Menteri ini.
  2. Menginventarisasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
  3. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  4. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan PEH, atau dengan formula sebagai berikut:
    Wpv = Wpk x V
    Keterangan:
    Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
    Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.
    V      = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada peraturan berikut:

Download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Formasi JabFung Pengendali Ekosistem Hutan.

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini mempedomani ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Download Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Menimbang ( Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah ):

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

Mengingat ( Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah ) :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Memperhatikan ( Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah ):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1805);

Juknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) tugas pokok dan 7 (tujuh) tugas tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Uraian kegiatan tugas pokok dan tugas tambahan dirinci berdasarkan:

  1. langkah pelaksanaan;
  2. satuan hasil;
  3. bukti fisik; dan
  4. pelaksanaan.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama yang selanjutnya disebut Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang selanjutnya disebut Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD.
  3. Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah  Ahli Madya yang selanjutnya disebut Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional AKPD Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  4. Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama yang selanjutnya disebut Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional AKPD Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
  6. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah kegiatan analisis di bidang keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  7. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh AKPD untuk mendapatkan masukan atas hasil analisis dan rekomendasi.
  8. Penilaian Prestasi Kerja AKPD adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja jabatan fungsional AKPD.
  9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap AKPD pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
  10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang AKPD.
  11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  12. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan instansi pemerintah.
  13. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
  14. Pejabat Penilai adalah pimpinan tinggi pratama di unit yang bersangkutan.
  15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
  16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  17. Kebutuhan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
  18. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan pokok dan tambahan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
  20. Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal.
  21. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  22. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur.
  23. Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu.