Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Pemberhentian Jabatan Fungsional Jaksa

Pemberhentian Dengan / Tidak Hormat dan Sementara Jabatan Fungsional Jaksa

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
  2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
  3. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.
  4. Pejabat Pengawasan Fungsional adalah pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
  5. Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan pemberhentiannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
  6. Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

Pemberhentian Dengan Hormat

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

  1. permintaan sendiri;
  2. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  3. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
  4. meninggal dunia; atau
  5. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Jaksa Agung.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

  1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  2. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
  3. melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan;
  4. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
  5. melakukan perbuatan tercela.

Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

Pemberhentian Sementara

Jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan:

  1. diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud;
  2. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.

Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Jaksa, dengan sendirinya Jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik
Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Jaksa Agung.

Hak Jaksa yang Terkena Pemberhentian

Jaksa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud, memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jaksa yang telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud, tidak memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Umum:

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain ditetapkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Guna memungkinkan terlaksananya tugas dan wewenang Jaksa dengan lebih baik serta untuk mengembangkan profesionalismenya, maka Jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Artinya jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Dengan adanya jabatan fungsional memungkinkan Jaksa berdasarkan prestasinya dapat mencapai pangkat puncak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara tegas mengenai syarat-syarat pengangkatan Jaksa, sumpah/janji jabatan Jaksa, jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh Jaksa dan syarat-syarat dan tata cara pemberhentian Jaksa.

Jabatan Jaksa bukan hanya bersifat profesional, tetapi juga selektif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong para Jaksa meningkatkan kemampuannya, guna memantapkan dan meningkatkan produktivitas kerjanya serta tanggung jawab sosial aparat kejaksaan. Profesionalisme Jaksa dikaitkan dengan profil Jaksa dalam negara Pancasila, menuntut dipenuhinya persyaratan profesional dan sekaligus jiwa patriotisme. Hal ini dengan tegas dan jelas digambarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bertolak dari pemahaman seperti di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional Jaksa yang terkena pemberhentian, sebagaimana diperintahkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Pengaturan ini memberikan penegasan dalam pelaksanaan pemberhentian Jaksa, dan sekaligus meningkatkan kemampuan profesional, integritas moral dan kewibawaan Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang mengemban tugas penuntutan serta mewujudkan profil kejaksaan dalam negara Pancasila.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya diatur mengenai pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara, pembelaan diri, dan hak Jaksa yang terkena pemberhentian.

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.

Peraturan Pemerintah Jabatan Fungsional PNS

Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2010 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

wewenang penetapan rumpun jabatan fungsional, jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional, serta instansi pembina jabatan fungsional:

  1. Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
  2. Penetapan rumpun jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.
  3. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta instansi pembina jabatan fungsional.
  4. Penetapan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usul pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang diatur oleh Presiden sebagaimana dimaksud.
  5. Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
  6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Instansi pembina jabatan fungsional merupakan instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional.

Contoh:

  1. Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter;
  2. Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya. Dalam pembinaan tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.

Penjelasan Umum:

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai, berdayaguna, dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang

penetapan rumpun jabatan fungsional, jabatan fungsional dan angka kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional. Penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional diperlukan dalam rangka melakukan penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang antara lain:

  1. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional;
  2. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional;
  3. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional;
  4. sosialisasi Jabatan Fungsional serta petunjuk pelaksanaannya;
  5. penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; dan
  6. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pembinaan Jabatan Fungsional maka penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan sekaligus dalam penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Usia Pensiun bagi PNS Pejabat Fungsional

Pejabat Fungional

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Batas Usia Pensiun Pejabat Fungisonal sebagaimana dimaksud yaitu:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

  1. Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
  2. Jabatan Fungsional Apoteker;
  3. Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
  4. Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
  5. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
  6. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
  7. Jabatan Fungsional Penilik;
  8. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
  9. Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
  10. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

  1. Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
  2. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
  3. Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
  4. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
  5. Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
  6. Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
  7. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
  8. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud.

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional

Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya di Kementerian Pertahanan

Jabatan_Fungsional_Dokter_dan_Angka_Kreditnya_Bagi_Pegawai_Negeri_Sipil_Kementerian_Pertahanan

Download Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijasah dokter yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan serta pembinaan peran serta prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan .Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun Kesehatan. Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter adalah Kementerian Kesehatan. Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter pada
Kementerian Pertahanan adalah Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan.

Tugas pokok Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan prajurit TNI, PNS Kemhan, dan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya, baik yang dibawah jajaran Kemhan maupun yang berada dibawah Mabes TNI dan Angkatan. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Dokter. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Dokter, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional Dokter.

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pembina Utama Muda IV/C ke atas, Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Penetapan_Angka_Pengenal_Nomor_Pertimbangan_Teknis

Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama meliputi:

  1. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
  2. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri;
  3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  4. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
  5. Pemberhentian karena meninggal dunia;
  6. Pemberhentian karena tewas;
  7. Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
  8. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
  9. Pensiun Janda/Duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

(2) Selain Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud termasuk Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Angka pengenal nomor Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun serta Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Berbeda dengan definisi Jabatan Fungsional Tertentu yaitu: kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Sedangkan Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Peraturan yang dapat anda download di pada tulisan ini tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan mencakup:

  1. Penjelasan tentang jabatan fungsional umum.
  2. Penamaan jabatan fungsional umum
  3. Formasi jabatan
  4. Pengangkatan dan pemindahan
  5. Ketentuan lain-lain

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_1

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_2

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_3

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_4

Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Berbeda dengan definisi Jabatan Fungsional Tertentu yaitu: kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Sedangkan Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Untuk mendukung Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel maka perlu untuk menyusun jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dapat anda download di bawah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk menentukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan fungsional umum yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil

Daftar Jabatan Fungsional Umum (Penjelasan detail dapat anda lihat pada Peraturan di atas)

Rumpun_Jabatan_Teknis

Rumpun_Jabatan_Pelayanan

Rumpun_Jabatan_Operasional

Rumpun_Jabatan_Administrasi

Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)

Tunjangan fungsional khusus (tertentu) memang lebih besar dibandingkan fungsional umum, hal ini pula yang menjadi daya tarik fungsional khusus.

Berikut daftar beberapa tunjangan jabatan fungsional khusus (tertentu), jenis tunjangan jabatan fungsional yang lain juga bisa di lihat di sini:

Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Besaran Tunjangan Keterangan
Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 168 Tahun 2014
Pelaksana  Rp 350,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 425,000
Penyelia  Rp 500,000
Pertama  Rp 500,000
Muda  Rp 800,000
Madya  Rp 1,200,000
Utama  Rp 1,400,000
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 169 Tahun 2014
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 780,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 960,000
Madya  Rp 1,260,000
Utama  Rp 1,500,000
Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 168 Tahun 2014
Pelaksana  Rp 350,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 425,000
Penyelia  Rp 500,000
Pertama  Rp 500,000
Muda  Rp 800,000
Madya  Rp 1,200,000
Auditor Pelaksana  Rp 300,000 Perpres No. 5 Tahun 2014
Pelaksana Lanjutan  Rp 400,000
Penyelia  Rp 500,000
Pertama  Rp 450,000
Muda  Rp 700,000
Madya  Rp 1,100,000
Utama  Rp 1,400,000
Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana  Rp 300,000 Perpres No. 6 Tahun 2014
Pelaksana Lanjutan  Rp 350,000
Penyelia  Rp 450,000
Pertama  Rp 400,000
Muda  Rp 650,000
Madya  Rp 900,000
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 26 Tahun 2014
Pelaksana  Rp 325,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 375,000
Penyelia  Rp 450,000
Pertama  Rp 400,000
Muda  Rp 650,000
Madya  Rp 950,000
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 171 Tahun 2014
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 780,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 960,000
Madya  Rp 1,260,000
Utama  Rp 1,500,000
Jaksa Ajun Jaksa Madya  Rp 2,400,000 Perpres No. 117 Tahun 2014
Ajun Jaksa  Rp 3,000,000
Jaksa Pratama  Rp 3,600,000
Jaksa Muda  Rp 4,200,000
Jaksa Madya  Rp 6,000,000
Jaksa Utama Pratama  Rp 7,000,000
Jaksa Utama Muda  Rp 8,000,000
Jaksa Utama Madya  Rp 9,000,000
Jaksa Utama3  Rp                     10,000,000
Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 780,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 960,000
Madya  Rp 1,260,000
Utama  Rp 1,500,000
Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan
Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 660,000
Pertama  Rp 510,000
Muda  Rp 870,000
Madya  Rp 1,140,000
Pengawas Benih
Tanaman
Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 720,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 900,000
Madya  Rp 1,200,000
Pengawas  Bibit Ternak Pelaksana  Rp 360,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 720,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 900,000
Madya  Rp 1,200,000
Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 720,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 900,000
Madya  Rp 1,200,000
Medik Veteriner Pertama  Rp 540,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Muda  Rp 1,080,000
Madya  Rp 1,350,000
Utama  Rp 1,560,000
Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 16 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 480,000
Penyelia  Rp 810,000
Analis Kepegawaian Pelaksana  Rp 330,000 Perpres No. 17 Tahun 2013
Pelaksana Lanjutan  Rp 420,000
Penyelia  Rp 600,000
Pertama  Rp 480,000
Muda  Rp 840,000
Madya  Rp 1,080,000
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula  Rp 300,000 Perpres No. 18 Tahun 2013
Pelaksana  Rp 360,000
Pelaksana Lanjutan  Rp 510,000
Penyelia  Rp 840,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 1,140,000
Madya  Rp 1,380,000
Penata Ruang Pertama  Rp 540,000 Perpres No. 20 Tahun 2013
Muda  Rp 960,000
Madya  Rp 1,260,000
Pranata
Laboratorium
Pendidikan
Pelaksana  Rp 360,000 Perpres No. 21 Tahun 2013
Pelaksana Lanjutan  Rp 450,000
Penyelia  Rp 780,000
Pertama  Rp 540,000
Muda  Rp 960,000
Madya  Rp 1,260,000
Pengembang
Teknologi
Pembelajaran
Pertama  Rp 540,000 Perpres No. 22 Tahun 2013
Muda  Rp 1,020,000
Madya  Rp 1,320,000
Pustakawan Pelaksana  Rp 350,000 Perpres No. 71 Tahun 2013
Pelaksana Lanjutan  Rp 420,000
Penyelia  Rp 700,000
Pertama  Rp 520,000
Muda  Rp 800,000
Madya  Rp 1,100,000
Utama  Rp 1,300,000
Pamong Belajar Pertama  Rp 500,000 Perpres No. 72 Tahun 2013
Muda  Rp 750,000
Madya  Rp 1,000,000
Penilik Pertama  Rp 500,000 Perpres No. 72 Tahun 2013
Muda  Rp 800,000
Madya  Rp 1,100,000
Utama  Rp 1,300,000

Penyesuaian / Inpassing Struktural ke Fungsional

Pada momen-momen tertentu biasanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama diberikan kesempatan penyesuaian / inpassing jabatan struktural ke jabatan fungsional dalam suatu organisasi pemerintahan. Pada saat-saat tersebut para pejabat struktural harus memilih antara jabatan struktural atau fungsional.

Tak jarang dari mereka akan memilih inpassing karena tidak harus mengumpulkan angka kredit dari nol, dengan inpassing mereka bisa langsung pindah dari struktural ke fungsional dengan pangkat/golongan yang sama persis.

sebagaimana yang lagi ngeten sekarang bahwa jabatan struktural akan dilelang pada periode politik berikutnya (biasanya 5 tahunan). Beberapa pejabat akan memilih untuk inpassing ke fungsional dan akan mengikuti seleksi lelang jabatan (open bidding) pada periode selanjutnya.

langkah ini dilakukan salah satunya untuk jaga-jaga apabila tidak mendapatkan jatah jabatan struktural, maka jabatan fungsional yang didapatkan juga setara, sehingga tunjangan yang diperoleh pun akan setara, terutama dalam era renumerasi nilai tunjangan kinerja akan berbeda antara fungsional umum dan fungsional khusus (tertentu).

 

 

Pilih Jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural?

Bagi sebagian orang yang memiliki kesempatan, terkadang dibingungkan oleh dua jenis pilihan jabatan, yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional. Bukan merupakan hal yang mudah bila kita diharuskan memilih antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mari kita lihat perbedaan definisinya:

  1. Jabatan Fungsional: merupakan jabatan teknis yang tidak terdapat dalam struktur hierarki organisasi, tetapi sesuai daengan namanya fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi suatu organisasi pemerintahan, misalnya: dokter, guru, perawat, peneliti, dosen, pengawas radiasi, dan lain sebagainya (bisa dilihat di daftar ini).
  2. Jabatan Struktural, merupakan jabatan yang tercantum dalam struktur hierarki organisasi pemerintahan. dari yang tinggi (Eselon 1/a) hingga yang terendah (Eselon IV/b), misalnya: Deputi, Kepala Biro, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan lain-lain (dapat dilihat pada daftar ini).

yang mungkin akan membuat anda bingung (bagi yang harus memilih) kedua jenis jabatan ini tidak boleh dirangkap. Ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap pilihan jabatan karier (jabatan fungsional dan struktural):

Berikut beberapa keuntungan bila kita mengkuti Jabatan Fungsional:

  1. Aspek kesejahteraan, pemilik jabatan fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional tentu saja tunjangannya semakin tinggi.
  2. peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi.
  3. peluang memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih cepat.
  4. motivasi lebih untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diikuti.
  5. peluang untuk mengembangkan gagasan/ide kreatif lebih luas.

Beberapa keuntungan bila kita mengikuti Jabatan Struktural:

  1. Tugas dan wewenang yang lebih luas (sesuai dengan jabatannya)
  2. Prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan fungsional, pejabat struktural selalu memiliki bawahan, berbeda dengan pejabat fungsional yang tidak memiliki bawahan.
  3. kesempatan managerial, bagi anda yang suka memanage orang maka anda lebih tepat berada pada jabatan strukural, tapi perlu diketahui managerial merupakan kelebihan dan kekurangan jabatan struktural, karena orang tidak bisa diatur/dimanage sebagaimana mesin, perlu kemampuan atau seni untuk melakukannya.