Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Hak Keuangan, Fasilitas Hakim Agung & Konstitusi

Peraturan tentang tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi:

Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan:

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agng dan Hakim Konstitusi

Perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tanggal 11 November 2015, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan tugas dan tanggung jawab tambahan Mahkamah Konstitusi selain kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga kepada Hakim konstitusi perlu diberikan honorarium.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi tidak memungkinkan bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi untuk menerima honorarium, sehingga perlu diubah.

Honorarium atas tugas dan tanggung jawab tambahan dimaksud diberikan juga kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, mengingat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tambahan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didukung oleh gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai:

  1. pengecualian ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diberikan honorarium; dan
  2. pemberian honorarium kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penyediaan & Penyaluran Gaji Pegawai Daerah

Peraturan tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah:

Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah.
  2. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana untuk keperluan pembayaran gaji disediakan oleh Pemerintah atas beban Angaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari Dana Rutin daerah. Dana sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan untuk pembayaran gaji.

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud, dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat melalui Kas Daerah. Gaji Pegawai daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah, menjadi beban Badan Usaha Milik daerah yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom dinyatakan tidak berlaku. Semua ketentuan yang mengatur tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji bagi Daerah Otonom masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.

Download Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Peg. Daerah

Menimbang (Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah):

bahwa untuk lebih mendukung terwujudnya otonomi di bidang pengelolaan dana gaji Pegawai Daerah, dipandang perlu menyempurnakan tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji Pegawai Daerah, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat (Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah) :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999.

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia:

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman RI.

Delapan tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 20 Maret 2000, sejarah Ombudsman Indonesia diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, sehingga beliau dapat dikatakan sebagai salah satu founding father Ombudsman di Indonesia. Tugas Komisi Ombudsman Nasional ketika itu selain melakukan pengawasan pelayanan juga menyiapkan konsep rancangan undang‐undang tentang Ombudsman. Saat itu, diperkirakan dalam waktu dua atau tiga tahun undang‐undang Ombudsman sudah dapat disahkan, atau dengan kata lain sifat kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga transisi sebelum nantinya diatur oleh Undang‐undang.

Namun sejalan dengan perkembangan waktu, arah perjalanan politik Indonesia mengalami beberapa perubahan. Presiden Abdurrahman Wahid yang mendorong terbentuknya Ombudsman hanya memegang pemerintahan dalam waktu yang tidak lama dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati. Perubahan politik di pemerintahan tersebut berdampak terhadap proses pembahasan Undang‐Undang Ombudsman menjadi tertunda. Meskipun kala itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang‐undang Ombudsman (RUU) sebagai RUU inisiatif, bahkan dikuatkan dengan adanya rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/2001, RUU Ombudsman belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai periode pemerintahan Presiden Megawati berakhir, Amanat Presiden sebagai bagian dari proses pembahasan RUU Ombudsman di DPR RI tidak kunjung terbit.

Pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan setahun kemudian dimulailah pembahasan Rancangan Undang‐undang Ombudsman RI antara pemerintah dan DPR RI dimana Komisi Ombudsman Nasional termasuk dalam Tim Pemerintah. Pembahasan Rancangan Undang‐undang Ombudsman ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Pada awal tahun 2008 dimulailah pembahasan intensif di DPR RI hingga bulan September 2008, dan akhirnya DPR RI mengesahkannya menjadi Undang‐undang.

Dalam proses pembahasan  RUU Ombudsman Republik Indonesia semua keputusan diambil dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada pembahasan yang memakan waktu lama untuk pasal‐pasal yang bersifat krusial. Namun demikian harus diakui bahwa ada beberapa perbedaan antara Rancangan Undang‐Undang pada saat awal diajukan dengan hasil pembahasannya. Salah satunya, dalam konsep awal Rancangan Undang‐Undang diatur mengenai Ombudsman Daerah, namun setelah dilakukan pembahasan, akhirnya pihak DPR dan Pemerintah memutuskan tidak perlu pengaturan mengenai Ombudsman Daerah mengingat undang‐undang tersebut nantinya mengatur tentang Kantor Perwakilan Ombudsman RI yang bertempat di daerah. Perbedaan penting lainnya adalah menyangkut kewenangan Ombudsman yang diperluas dengan adanya rekomendasi yang bersifat mengikat dan berujung pada sanksi apabila diketahui adanya pihak yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Gaji Badan Pengatur Penyediaan BBM & Gas Bumi

Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa:

Gaji Badan Pengatur Penyediaan, Pendistribusian BBM & Gas Bumi

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, diubah sebagai berikut:

Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur yang melaksanakan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi pejabat eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur.

Gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dibayarkan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Menimbang (Gaji Badan Pengatur Penyediaan, Pendistribusian BBM & Gas Bumi) :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kinerja Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, perlu dilakukan penyesuaian besaran gaji dan penghasilan serta pengaturan biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

Mengingat (Gaji Badan Pengatur Penyediaan, Pendistribusian BBM & Gas Bumi) :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

Gaji dan Insentif Pengawas/Badan Jaminan Sosial

Peraturan mengenai gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:

Gaji atau Upah dan Insentif Dewan Pengawas dan Direksi Badan Jaminan Sosial

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  2. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
  3. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  4. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
  5. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang selanjutnya disebut Gaji atau Upah adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.
  6. Manfaat Tambahan Lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bersama-sama dengan pembayaran gaji atau upah.
  7. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

  1. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.
  2. Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPJS, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan.
  3. Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat remunerasi pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana atau memikul beban kerja sebesar yang dikelola BPJS.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri atas:

a. Gaji atau Upah; dan
b. Manfaat Tambahan Lainnya

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud juga dapat memperoleh Insentif.

Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud diberikan dengan formula sebagai berikut:
Gaji atau Upah = Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan.

Gaji atau Upah Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kinerja operasional BPJS.

Beban kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan terhadap ukuran dan jumlah aset yang dikelola BPJS serta besarnya tanggung jawab dan kemampuan pendapatan BPJS yang bersangkutan.

Kinerja operasional BPJS sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan pelayanan, mutu, manfaat bagi masyarakat, dan indikator keuangan.

Gaji atau Upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama.

Besaran Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

  1. Gaji atau Upah Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama; dan
  2. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama.

Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS.

Manfaat Tambahan Lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:
a. tunjangan; dan
b. fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Tunjangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. tunjangan hari raya keagamaan;
b. santunan purna jabatan;
c. tunjangan cuti tahunan;
d. tunjangan asuransi sosial; dan
e. tunjangan perumahan.

Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. kendaraan dinas;
b. kesehatan;
c. pendampingan hukum;
d. olahraga;
e. pakaian dinas;
f. biaya representasi; dan
g. biaya pengembangan.

Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud Penetapan target kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Besaran insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Insentif sebagaimana dimaksud dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.

Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pajak atas Insentif sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji atau upah bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Direksi mengusulkan kepada Presiden besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. Presiden atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap usulan sebagaimana dimaksud. Presiden berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Dalam hal penghitungan gaji atau upah dan manfaat tambahan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka berlaku gaji atau upah dan manfaat tambahan lain yang selama ini berlaku bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada PT ASKES (Persero) untuk BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK (Persero) untuk BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jamsos

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia :

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentaraa Nasional Indonesia.

Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  1. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
  2. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
  3. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
  4. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  5. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
  6. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
  7. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
  8. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
  9. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
  10. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  2. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia:

Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia

Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia

Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia

Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisiaan Negara Republik Indonesia

Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  1. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
  2. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
  3. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
  4. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
  5. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
  6. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
  7. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
  8. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
  9. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan
  10. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang (Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia) :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat (Gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia) :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gajii Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam Gajii Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajii Pegawai Negeri Sipil

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat sebagaimana dimaksud dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai teknis penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

  1. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  2. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  3. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  4. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  5. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  6. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  7. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  8. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  9. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  10. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  11. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  12. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  13. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  14. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
  15. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
  16. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),

 

Gaji, Pensiun, Tunjangan ke-13 PNS, TNI, Polisi

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas.

Gaji, Pensiun, Tunjangan Ketiga Belas PNS, TNI, Polisi

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
  3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Pejabat Negara adalah:
    a). Presiden dan Wakil Presiden;
    b). Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    c). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
    d). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
    e). Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
    f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
    g). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    h). Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
    i). Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
    j). Menteri dan jabatan setingkat menteri;
    k). Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
    l). Gubernur dan wakil gubernur;
    m). Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
    n). Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  5. Penerima pensiun adalah:
    a). Pensiunan PNS;
    b). Pensiunan Prajurit TNI;
    c). Pensiunan Anggota POLRI;
    d). Pensiunan Pejabat Negara;
    e). Penerima pensiun Janda, Duda, atau Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
    f). Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.
  6. Penerima tunjangan adalah:
    a). Penerima Tunjangan Veteran;
    b). Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
    c). Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
    d). Penerima Tunjangan Janda atau Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
    e). Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);
    f). Penerima Tunjangan Anak Yatim atau Piatu Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
    g). Penerima Tunjangan Prajurit TNI atau Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
    h). Penerima Tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI atau Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
    i). Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Prajurit TNI atau Anggota POLRI yang gugur; dan
    j). Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud termasuk:

  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
  4. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
  5. Calon PNS.

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Penjelasan Umum

Pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun, atau tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian, bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun atau Tunjangan Janda atau Duda maka kepada yang bersangkutan diberikan juga Pensiun atau Tunjangan Janda atau Duda ketiga belas.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gji Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.