Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera.

Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Pengamat Tera dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional Pengamat Tera.
  2. Rincian kegiatan jabatan fungsional Pengamat Tera dan angka kreditnya.
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan
  4. jabatan/pangkat jabatan fungsional pengamat tera
  5. Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok
  6. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  7. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang
  8. Unsur dan sub unsur kegiatan
  9. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan pejabat yang mengusulkan angka kredit
  11. Pengangkatan dalam jabatan
  12. Uji kompetensi
  13. Formasi
  14. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan
  15. Penurunan jabatan
  16. Penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit
  17. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan fungsional penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.

Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan cap tanda tera.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional penera dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penera.
  2. Rincian kegiatan jabatan fungsional penera dan angka kreditnya.
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan jabatan/pangkat penera
  4. Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok.
  5. Instansi Pembina dan tugas instansi Pembina.
  6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang.
  7. Unsur dan sub unsur kegiatan.
  8. Rincian kegiatan dan unsur yang diliai dalam pemberian angka kredit
  9. Penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan jabatan yang mengusulkan angka kredit.
  11. Pengangkatan dalam jabatan
  12. Uji kompetisi
  13. Formasi.
  14. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan.
  15. Penurunan jabatan.
  16. Ketentuan lain-lain
  17. Ketentuan peralihan.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya disertai Format Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional pengawas sekolah
  2. Format daftar usul penetapan angka kredit (dupak) jabatan fungsional pengawas sekolah
  3. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit yang dipersyaratkan
  4. Bidang pengawasan, kedudukan, dan wilayah kerja pengawas sekolah
  5. Tugas pokok, beban kerja, dan pengaturan tugas pengawas sekolah
  6. Beban kerja dan pengaturan tugas pengawas sekolah
  7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
  8. Tim penilai dan sekretariat
  9. Kelengkapan dan tata cara pengajuan usul penetapan angka kredit
  10. Tata cara penilaian dan penetapan angka kredit
  11. Pengangkatan dalam jabatan pengawas sekolah
  12. Formasi jabatan fungsional pengawas sekolah
  13. Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah
  14. Kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sekolah
  15. Pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan pengawas sekolah
  16. Pembinaan dan pengawasan
  17. Ketentuan peralihan

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Pejabat fungsional peneliti adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah

Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang sistematika petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti meliputi:
Bab I     : Pendahuluan
Bab II    : Pedoman Penilaian
Bab III   : Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
Bab IV  : Tim Penilai Peneliti
Bab V   : Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Peneliti
Bab VI  : Ketentuan Peralihan
Bab VII : Penutup

Download Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya mencakup:

  1. Penjelasan dan ketentuan umum jabatan fungsional guru
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (dupak) jabatan fungsional guru
  3. Jenis dan penugasan guru
  4. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit yang dipersyaratkan
  5. Tugas utama dan pengaturan tugas guru
  6. Tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit
  7. Pengembangan keprofesian berkelanjutan
  8. Jenis-jenis publikasi yang wajib dibuat oleh guru berdasarkan golongan dan jabatan
  9. Unsur penunjang tugas guru
  10. Guru yang bertugas di daerah khusus dan guru yang memiliki
  11. Prestasi kerja luar biasa
  12. Mekanisme penetapan angka kredit
  13. Pejabat penetap angka kredit dan kewenangannya
  14. Tata cara penilaian
  15. Tim penilai: jumlah, kedudukan, dan anggota tim penilai serta
  16. Sekretariat tim penilai
  17. Spesimen
  18. Pengangkatan dan pemberhentian anggota tim penilai dan
  19. Sekretariat tim penilai
  20. Tata cara penilaian dan pengajuan usul penetapan angka kredit
  21. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru
  22. Pegawai negeri sipil (pns) yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru
  23. Pegawai negeri sipil yang pindah dari jabatan lain ke jabatan guru dan belum pernah menjadi guru
  24. Pengangkatan kembali dalam jabatan guru
  25. Program induksi bagi guru pemula
  26. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan
  27. Pemberhentian dari jabatan fungsional guru
  28. Sanksi
  29. Pembinaan dan pengawasan

Download Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010  Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan PAUDNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional pamong belajar
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (dupak) jabatan fungsional pamong belajar
  3. Jenjang jabatan dan unsur kegiatan jabatan fungsional pamong belajar
  4. Prosedur, rincian kegiatan, dan tata cara penilaian angka kredit
  5. Kelengkapan, tata cara pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit
  6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan sekretariat tim penilai
  7. Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan pamong belajar
  8. Ketentuan peralihan

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional pamong belajar dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penilik
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional penilik
  3. Jenjang jabatan dan unsur kegiatan jabatan fungsional penilik
  4. Prosedur, rincian kegiatan, dan tata cara penilaian angka kredit
  5. Kelengkapan, tata cara pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit
  6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan sekretariat tim penilai
  7. Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhetian dari jabatan
  8. Ketentuan peralihan: penyesuaian jabatan penilik

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya

 

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya disertai Form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen

Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Dua peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya mencakup:

  1. Penjelasan dan ketentuan umum jabatan fungsional dosen
  2. Form isian daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan akademik dosen
  3. Kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang
  4. Jabatan akademik, kualifikasi dan kriteria, serta tugas, tanggung jawab dan wewenang dosen menurut jabatan dan gelar akademik.
  5. Rumpun jabatan
  6. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang.
  7. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  8. Rincian kegiatan
  9. Jabatan akademik dosen yang dinilai
  10. Wewenang dan tanggung jawab
  11. Syarat, pertimbangan, dan persetujuan pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik/pangkat
  12. Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain
  13. Pengangkatan dari jabatan lain.
  14. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit
  15. Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit.
  16. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit.
  17. Penetapan angka kredit, kenaikan jabatan dan pangkat
  18. Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian.
  19. Penurunan jabatan
  20. Pengangkatan kembali
  21. Pemberhentian
  22. Kenaikan reguler jabatan akademik dan pangkat
  23. Loncat jabatan
  24. Kenaikan Pangkat
  25. Dosen dalam masa tugas belajar.

Download: 

  1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit  Jabatan Fungsional Dosen
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

DUPAK Pertamaku

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan salah satu berkas lampiran untuk mengikuti Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. DUPAK juga harus disertai dengan berbagai lampiran (bukti kegiatan). berikut beberapa makalah saya:

  1. Pembuatan Perangkat Lunak Pembaca Energi dan massa Cell pada File Keluaran MCNP.
  2. Pembuatan Perangkat Lunak Pembaca Populasi Neutron Cepat, Intermediate, Termal, Energi dan Massa Cell Pada File Keluaran MCNP.
  3. Pembuatan Relasi Basis Data untuk Data Safeguards dengan Menggunakan MySQL.
  4. Pembuatan Aplikasi Basis Data Safeguards Berbasis Web dengan Input Data Bertipe CSV.
  5. Pembuatan Aplikasi Basis Data Safeguards Berbasis Web dengan Input Data Bertipe XLS (Excel).
  6. Pembuatan Laporan PIL (Physical Inventory Listing) pada Basis Data Safeguards Berbasis Web.
  7. Aplikasi Berbasis Web untuk Pembuatan Input SRAC-COREBN/HIST Perhitungan Fraksi Bakar RSG-GAS.
  8. Aplikasi Berbasis Web untuk Pembacaan Fraksi Bakar pada File Output SRAC-COREBN/HIST dalam Perhitungan Fraksi Bakar RSG-GAS

untuk demo dari beberapa aplikasi tersebut dapat dilihat di daftar ini