Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Kataloger_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Kataloger telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan tersebut Jabatan Fungsional Kataloger diatur dalam 7 (tujuh) penjenjangan terendah dimulai dari jenjang Kataloger Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan tertinggi Kataloger Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Sistem penjenjangan Jabatan Fungsional Kataloger tersebut bersifat melekat antara jabatan dan pangkat, artinya setiap jabatan fungsional kataloger memiliki satu pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu persyaratan untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kataloger adalah minimal berpendidikan SLTA atau sederajat. Meskipun demikian PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 telah dan masih melakukan tugas di bidang kodifikasi materiil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kataloger melalui penyesuaian/inpassing.

Angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan jenjang jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari unsur kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan katalogisasi, pengembangan profesi dan unsur pendukung pelaksanaan tugas kataloger. Masing-masing unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa sub unsur dan butir kegiatan yang memiliki satuan bobot angka kredit berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007, Jabatan Fungsional Kataloger terdapat 2 (dua) tingkat jenjang jabatan yaitu : Kataloger Tingkat Terampil yang terdiri atas 4 (empat) penjenjangan jabatan yang meliputi 8 (delapan) jenjang kepangkatan dan Kataloger Tingkat Ahli yang terdiri atas 3 (tiga) penjenjangan jabatan yang meliputi 7 (tujuh) jenjang kepangkatan. Untuk menjabarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maka Kementerian Pertahanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kataloger menerbitkan Pedoman
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya sebagai acuan dalam rangka pembinaan jabatan fungsional kataloger.

Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Assessor_Sumber_Daya_Manusia_Aparatur_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial; Jabatan fungsional Assessor termasuk dalam rumpun manajemen.

Instansi pembina Jabatan Fungsional Assessor yaitu Badan Kepegawaian Negara. Instansi pembina mempunyai tugas pembinaan, antara lain:

  1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Assessor;
  2. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Assessor;
  3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Assessor;
  4. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Assessor;
  5. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Assessor;
  6. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
  7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
  8. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Assessor;
  9. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Assessor;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Assessor;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Assessor;
  12. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor;
  13. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor;
  14. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Assessor.

Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;

Assessor meeting adalah pertemuan antar Assessor dan Administrator untuk membahas nilai kompetensi Assessee yang dinilai oleh masingmasing Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan hasil akhir penilaian.

Penilaian kompetensi manajerial PNS adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Assessor. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Assessor dalam rangka pembinaan karier jabatan dan/atau pangkat.

 

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Paramedik_Veteriner_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 111/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk
hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian. Instansi Pembina mempunyai kewajiban:

  1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
  2. menetapkan pedoman formasi jabatan Paramedik Veteriner;
  3. menetapkan standar kompetensi jabatan Paramedik Veteriner;
  4. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Paramedik Veteriner;
  5. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Paramedik Veteriner;
  6. mensosialisasikan jabatan Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
  7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Paramedik Veteriner;
  8. mengembangkan sistem informasi jabatan Paramedik Veteriner;
  9. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Paramedik Veteriner;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Paramedik Veteriner; dan
  12. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Paramedik Veteriner.

Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan
Medik Veteriner.

Kegiatan Paramedik Veteriner meliputi pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk pewan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Medik_Veteriner_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 112/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya

Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Fungsional Medik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Instansi Pembina jabatan fungsional Medik Veteriner adalah Kementerian Pertanian. Instansi Pembina mempunyai kewajiban:

  1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Medik Veteriner;
  2. menetapkan pedoman formasi jabatan Medik Veteriner;
  3. menetapkan standar kompetensi jabatan Medik Veteriner;
  4. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Medik Veteriner;
  5. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Medik Veteriner;
  6. mensosialisasikan jabatan Medik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
  7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Medik Veteriner;
  8. mengembangkan sistem informasi jabatan Medik Veteriner;
  9. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Medik Veteriner;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Medik Veteriner;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Medik Veteriner; dan
  12. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Medik Veteriner.

Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi data ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan,
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.

Jabatan Fungsional Perawat PNS Kementerian Pertahanan (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Perawat dan_Angka_Kredit_PNS_Kementerian_Pertahanan

Download Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif. (1) Jabatan fungsional Perawat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina jabatan fungsional Perawat. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat di lingkungan Kemhan:

  1. membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing-masing;
  2. mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
  3. mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
  4. menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
  5. mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
  6.  menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat.

Tim Penilai terdiri atas:

  1. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.

Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Karopeg Setjen Kemhan, dengan tembusan Sekjen Kemhan. Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Auditor_Kepegawaian_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Download Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya

 

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN). Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas, antara lain:

  1. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  2. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  3. menyusun dan mengembangkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  4. menyusun pedoman dan penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang wasdalpeg;
  5. menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/teknis di bidang wasdalpeg;
  6. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di bidang wasdalpeg;
  7. menganalis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di bidang wasdalpeg;
  8. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  9. mengusulkan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  11. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  12. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Auditor Kepegawaian;
  13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi Auditor Kepegawaian;
  14. melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
  15. memfasilitasi penerbitan buletin/majalah profesi yang bergerak di bidang wasdalpeg; dan
  16. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu, dan investigasi. Wasdalpeg kompleksitas rendah adalah pelaksanaan kegiatan wasdalpeg yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang ketat. Wasdalpeg kompleksitas tinggi adalah pelaksanaan kegiatan wasdalpeg yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang ketat.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor Kepegawaian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Tim Penilai angka kredit Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Auditor Kepegawaian, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor
Kepegawaian.

Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan

Jabatan_Fungsional_Arsiparis_dan_Angka_Kreditnya_Lingkup_Kementerian_Kehutanan

Download Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/MENHUT-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Lingkup Kementerian Kehutanan.

Arsiparis Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Satuan Kerja Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Kehutanan adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan wajib melakukan tugas pembinaan lingkup Kementerian Kehutanan, yang antara lain meliputi:

  1. Penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis;
  2. Pengusulan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi jabatan fungsional arsiparis;
  3. Sosialisasi jabatan fungsional arsiparis serta petunjuk pelaksanaannya;
  4. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional arsiparis;
  5. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional arsiparis;
  6. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Arsiparis Kehutanan;
  7. Melakukan monitoring dan evaluasi arsiparis Kementerian Kehutanan; dan
  8. Menyusun rencana pengembangan kapasitas dan karir arsiparis.

Arsiparis tingkat terampil adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Arsiparis tingkat ahli adalah arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

Arsip Kementerian Kehutanan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Kehutanan dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang arsiparis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatannya.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pemeriksa_Desain_Industri_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri. Pemeriksa Desain Industri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri mempunyai tugas, antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  2. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  3. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  4. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri;
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang desain industri;
  6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
  7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
  9. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  11. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  12. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Desain Industri; dan
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

Pemeriksaan Permohonan Desain Industri adalah kegiatan memeriksa permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Desain Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri.

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Tentang_Jabatan_Fungsional_Pembina_Jasa_Konstruksi_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi termasuk dalam rumpun manajemen.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Instansi Pembina mempunyai kewajiban antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  2. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  4. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  6. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  7. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  8. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  9. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pembina Jasa Konstruksi;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pembina Jasa Konstruksi; dan
  12. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; dan
  13. melakukan pembinaan terhadap tim penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengaturan Jasa Konstruksi adalah kegiatan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis jasa konstruksi yang dilakukan dengan menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi serta menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin
terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pemeriksa_Perlindungan_Varietas_Tanaman_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas
hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.

Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang  kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.

Panduan Umum Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman. Panduan Prosedural Pengujian adalah panduan yang memuat tata
cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif. Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.

Uji sanggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan sanggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.