Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Tunjangan Pengamanan Persandian (Jabatan Fungsional)

Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.

Pengelola Pengamanan Persandian adalah Pegawai Negeri yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat
ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan pengamanan persandian setiap bulan.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Pengamanan Persandian

Tunjangan_Pengamanan_Persandian

Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat pengamanannpersandian yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

  1. Pengamanan Persandian Tingkat I dengan nilai 910 sampai dengan 1000;
  2. Pengamanan Persandian Tingkat II dengan nilai 830 sampai dengan 909;
  3. Pengamanan Persandian Tingkat III dengan nilai 750 sampai dengan 829;
  4. Pengamanan Persandian Tingkat IV dengan nilai 675 sampai dengan 749;
  5. Pengamanan Persandian Tingkat V dengan nilai 600 sampai dengan 674;
  6. Pengamanan Persandian Tingkat VI dengan nilai 530 sampai dengan 599;
  7. Pengamanan Persandian Tingkat VII dengan nilai 460 sampai dengan 529.

Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat pengamanan persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur penilaian sebagai berikut :
a. tanggung jawab menjaga rahasia;
b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
c. Lamanya bertugas di persandian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat
pengamanan persandian diatur oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja di Bidang Persandian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang
tugasnya masing-masing.

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Funggsional Agen, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Agen adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Agen, diberikan tunjangan Agen setiap bulan.

Besarnya tunjangan Agen sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Agen

Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Agen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Agen.

Pemberian tunjangan Agen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pranata Nuklir adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir diberikan Tunjangan Pranata Nuklir setiap bulan.

Besarnya Tunjangan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Pranata_Nuklir

Pemberian Tunjangan Pranata Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Pranata Nuklir dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pranata Nuklir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Pranata Komputer, diberikan tunjangan Pranata Komputersetiap bulan.

Besarnya tunjangan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Pranata_Komputer

Pemberian tunjangan Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkanpemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Statistisi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi, diberikan tunjangan Statistisi setiap bulan.

Besarnya tunjangan Statistisi sebagaimana dimaksud, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Statistisi

Pemberian tunjangan Statistisi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Besarnya tunjangan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Analis_Kepegawaian

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian,diberikan tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.

Pemberian tunjangan Analis Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah
tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian, diberikan tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.

Besarnya tunjangan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Analis_Kepegawaian

Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Arsiparis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional Arsiparis menurut  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Arsiparis

Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, diberikan tunjangan Widyaiswara setiap bulan.

Pemberian tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Widyaiswara