Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pengendali_Ekosistem_Hutan_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta
konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.

Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pengendali Ekosistem Hutan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka penetapan angka kredit.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Pengendali Ekosistem Hutan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dan Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan.

Download Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENHUT-II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Terapis Wicara

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional fisioterapis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Terapis Wicara Terapis Wicara Penyelia Rp.     500.000,00
Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Terapis Wicara Pelaksana Rp.     240.000,00

Penyesuaian ke Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Penyesuaian_ke_dalam_Jabatan_Fungsional_Penyuluh_Hukum

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum. Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang professional sesuai dengan kompetensinya perlu di beri kesempatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memilih jalur jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan tingkat keahliannya melalui mekanisme penyesuaian (inpassing). Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum,
diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum dengan Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan FungsionalPenyuluh Hukum dan dan Angka Kreditnya memuat:

  1. pendahuluan;
  2. syarat dan tata cara penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum;
  3. pemantauan dan evaluasi; dan
  4. penutup.

Pegawai Negeri Sipil yang dapat melakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih bertugas pada unit kerja penyuluhan hukum/bidang hukum. Unit kerja penyuluhan hukum/bidang hukum adalah unit atau satuan kerja pada kementerian, lembaga, unit kerja/satuan kerja, kantor wilayah, biro
hukum, sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota, yang berdasarkan tugas dan fungsinya:

  1. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum; dan
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum.

Yang termasuk unit kerja penyuluhan hukum adalah:

  1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian; dan
  3. lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian.

Download Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional teknisi transfusi darah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Teknisi Transfusi Darah Teknisi Transfusi Darah Penyelia Rp.     325.000,00
Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Rp.     240.000,00
Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula Rp.     220.000,00

Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pembina Utama Muda IV/C ke atas, Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Penetapan_Angka_Pengenal_Nomor_Pertimbangan_Teknis

Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama meliputi:

  1. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
  2. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri;
  3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  4. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
  5. Pemberhentian karena meninggal dunia;
  6. Pemberhentian karena tewas;
  7. Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
  8. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
  9. Pensiun Janda/Duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

(2) Selain Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud termasuk Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Angka pengenal nomor Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun serta Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Gigi

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional teknisi gigi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Teknisi Gigi Teknisi Gigi Penyelia Rp.     500.000,00
Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan Rp.     265.000,00
Teknisi Gigi Pelaksana Rp.     240.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional teknisi elektromedis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Teknisi Elektromedis Teknisi Elektromedis Penyelia Rp.     440.000,00
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Rp.     242.000,00
Teknisi Elektromedis Pelaksana Rp.     197.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional sanitarian menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

NO

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1. Sanitarian Ahli Sanitarian Madya Rp.     715.000,00
Sanitarian Muda Rp.     495.000,00
Sanitarian Pertama Rp.     253.000,00
2. Sanitarian Terampil Sanitarian Penyelia Rp.     440.000,00
Sanitarian Pelaksana Lanjutan Rp.     242.000,00
Sanitarian Pelaksana Rp.     197.000,00
Sanitarian Pelaksana Pemula Rp.     183.000,00