Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jabatan_Fungsional_Pranata_Komputer_dan_Angka_Kreditnya_di_Lingkungan_Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer, Pejabat Struktural yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengusulan  Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, penilaian angka kredit, dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai hasil kegiatan (bukti fisik) yang digunakan untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan.

Download Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-Kp/2014 tentang Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah telah menetapkan paradigma pengembangan pegawai melalui institusi organisasi yang ramping struktur tetapi kaya fungsi. Artinya bahwa jabatan struktural pada suatu satuan organisasi/unit kerja sangat dibatasi sesuai urgensi jabatan tersebut, dan untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan administratif, akademik, dan kompetensi yang sangat ketat. Sementara itu pengembangan karir melalui jabatan fungsional diperluas sesuai fungsi-fungsi yang diemban oleh organisasi, dengan persyaratan-persyaratan yang lebih luwes dan fleksibel karena sudah fokus pada fungsi-fungsi tertentu.

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Pranata Komputer adalah melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, yang terdiri dari merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pustakawan_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian Kepustakawanan, pengembangan Kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem Kepustakawanan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pustakawan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian bidang kepustakawanan yang disusun oleh Pustakawan baik perorangan atau kelompok. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan
oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pustakawan yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pustakawan.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

 

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pemeriksa_Bea_dan_Cukai_dan_Angka_Kreditnya

Pemeriksa Bea dan Cukai adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Jenjang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hirarki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan Bea dan Cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan cukai.

Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.

Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.

Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yangseharusnya. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang diperhitungkan dalam angka kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.

Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pemeriksa Bea dan Cukai dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional adalah badan yang
mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

Unsur Teknis adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya secara teknis terkait dengan Unsur Kegiatan Pemeriksaan Bea dan Cukai serta Pencegahan dan Penyidikan. Unsur Kepegawaian adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai pada unit
kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Penguji_Mutu_Barang_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pengujian mutu barang.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yakni Kementerian Perdagangan. Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  2. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  4. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  7. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  8. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  9. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi;
  12. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; dan
  13. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan pengujian/kalibrasi. Pengembangan Pengujian/Kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metoda uji dan kalibrasi, pengembangan metoda, dan pembuatan standar acuan.

Pengelolaan Organisasi Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan Penguji Mutu Barang yang berhubungan dengan penilaian kemampuan teknis dan manajemen mutu, pelaksanaan internal audit sistem mutu, pembuatan dokumen sistem mutu organisasi penjaminan mutu barang, pengkajian dokumen dan manajemen organisasi penjaminan mutu barang, pelaksanaan konsultasi teknis, pembuatan laporan kegiatan organisasi penjaminan mutu barang per tiga bulan, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian/kalibrasi, penyelenggaraan uji kemahiran, dan pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi.

Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengujian mutu barang. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji Mutu Barang.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pembimbing_Kesehatan_Kerja_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja;

Pembimbingan Kesehatan Kerja adalah kegiatan untuk memberikan bimbingan upaya kesehatan kerja pada pekerja di tempat kerja;

Upaya Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja;

Kesehatan Kerja adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;

Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembimbing Kesehatan Kerja dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;

Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang dibahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja dengan menuangkan gagasan tertentu
melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya; Organisasi profesi adalah Organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika profesi di bidang kesehatan kerja;

Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada;

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pembimbing Kesehatan Kerja dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Pembimbing Kesehatan Kerja dalam rangka penetapan angka kredit;

Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pembimbing Kesehatan Kerja dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pembimbing Kesehatan Kerja yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Pembimbing Kesehatan Kerja; Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;  Makalah adalah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kesehatan kerja;

Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi; Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli;

Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain; Seminar dibidang kesehatan kerja adalah seminar yang diselenggarakan
oleh Pemerintah maupun Masyarakat;

Lokakarya dibidang kesehatan kerja adalah lokakarya yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;  Organisasi Profesi adalah Perhimpunan Profesional Manajemen
Kesehatan Kerja; Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Polisi_Pamong_Praja_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP yaitu Kementerian Dalam Negeri. Instansi Pembina mempunyai tugas, antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
  2. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
  3. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP;
  4. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
  6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis bidang tugas Pol PP;
  7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
  8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
  9. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pol PP, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pol PP;
  11. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP;
  12. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pol PP;
  13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pol PP; dan
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.

Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.

Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pranata HUMAS (Hubungan Masyarakat) dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pranata_HUMAS_Hubungan_Masyarakat_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Jabatan Fungsional Pranata Humas termasuk dalam rumpun penerangan
dan seni budaya.

Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Instansi Pembina mempunyai tugas antara lain:

  1. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  2. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  4. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  5. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  6. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Humas, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
  7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  8. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  9. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Humas;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pranata Humas; dan
  12. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pranata humas, mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pelaksanaan Hubungan Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

Pelaksanaan Hubungan Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Audit Komunikasi Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat fungsional Pranata Humas untuk melakukan pemeriksaan, analisis dan evaluasi terhadap proses atau sistem komunikasi internal dan eksternal di lingkungan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas suatu kegiatan atau program komunikasi.

Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.

Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Humas.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Pranata Humas dalam rangka pembinaan karier.

Karya tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pelayanan informasi dan
kehumasan .

Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pranata Humas.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pengawas_Kemetrologian_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yaitu Kementerian Perdagangan. Instansi Pembina mempunyai tugas pembinaan antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  2. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  4. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  5. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  7. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  8. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian;
  9. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Kemetrologian;
  10. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi;
  11. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; dan
  12. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.

Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau
dipamerkan.

Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Metrologi Legal.

Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas Kemetrologian.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan Metrologi Legal Kementerian Perdagangan.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Perawat_Gigi_dan_Angka_Kreditnya

Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.

Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Instansi pembina Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah Kementerian Kesehatan. Instansi Pembina mempunyai tugas pembinaan antara lain:

  1. Menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  2. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  3. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  4. Melakukan sosialisasikan Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  5. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  7. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  8. Memfasilitasi kegiatan organisasi profesi Perawat Gigi;
  9. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
  10. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Perawat Gigi; dan
  11. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Perawat
    Gigi.

Kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut adalah suatu pendekatan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang ditunjukan untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat Gigi.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perawat Gigi baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan
mulut dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saransaran, dan pemecahannya.

Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya.

Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI)

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Widyaiswara_dan_Angka_Kreditnya

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswarayaitu Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN. Instansi Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara, antara lain:

  1. menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  2. menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  3. menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  4. menyusun dan menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  5. menyusun dan menetapkan kurikulum Diklat fungsional dan teknis Widyaiswara;
  6. menyusun dan menetapkan kurikulum Diklat pembentukan dan pedoman Seleksi Calon Widyaiswara;
  7. menyelenggarakan Diklat dan seleksi calon Widyaiswara;
  8. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat dan seleksi calon Widyaiswara;
  9. menyelenggarakan Diklat Fungsional dan Teknis bagi Widyaiswara;
  10. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Widyaiswara;
  11. menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah bagi Widyaiswara;
  12. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara beserta ketentuan pelaksanaanya;
  13. membangun dan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
  14. melakukan pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional
    Widyaiswara; dan
  15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik Widyaiswara bersama-sama organisasi profesi Widyaiswara.

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Dikjartihadalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.

Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM.

Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.

Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapaipersyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Bidang Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerjanya.

Kompetensi Widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan
pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial.

Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku displin PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Peserta Diklat Non Aparatur Sipil Negaraadalah individu yang menjadi peserta Diklat sebagai bagian dari masyarakat binaan instansi sesuai tugas dan fungsi dari lembaganya.

Tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan
kepangkatannya.

Organisasi Profesi adalah organisasi profesi jabatan fungsional Widyaiswara.

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya