Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pengawas_Mutu_Pakan_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

Pengawasan mutu pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengawasan dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan.

Pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengujian dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan.

Tunjangan Tenaga Kependidikan: Guru, Pamong Belajar, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah :

  1. Guru
  2. Pamong Belajar;
  3. Penilik;
  4. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang sederajat.
  5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar
  6. Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat.
  7. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat
  8. Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat.
  9. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
  10. Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan yang sederajat.
  11. Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
  12. Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Luar Biasa.

Berikut Tunjangan Tenaga Kependidikan Guru, Pamong Belajar, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran, menurut peraturan di bawah ini:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan (download).

tunjangan_guru_1

tunjangan_guru_2

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Teknisi_Elektromedis_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat kerja elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan pelaporan dan evaluasi.

Alat elektromedik adalah alat kesehatan berupa instrumen dan/atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh serta penelitian kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang
meliputi Rumah Sakit, Balai Besar, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, dan Politeknik Kesehatan.

Fasilitas pelayanan elektromedik adalah institusi yang menyediakan jasa pelayanan pekerjaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, serta adjusment peralatan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan pengelolaan alat
elektromedik. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu di bidang pelayanan
pengelolaan alat elektromedik.

Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Penyelidik_Bumi_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya

Download Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya

Jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Penyelidik Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelidikan kebumian adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan memakai metode baku untuk mendapatkan data informasi melalui proses perencanaan, persiapan, penyelidikan,
pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan menyebarluaskan hasil penyelidikan kebumian, serta mengembangkan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional Penyelidik Bumi dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan.

Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penyelidik Bumi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi.

Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian, penyelidikan, dan penelitian terkait dengan penyelidikan kebumian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Penyelidik Bumi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kebumian dan etika profesi Penyelidik Bumi.

Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan penyelidikan kebumian yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Perekam_Medis_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Perekam Medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan pada sarana kesehatan. Pelayanan Rekam Medis informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara profesional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan,
administrator dan manajemen pada sarana layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi rekam medis (sintesa ilmu-ilmu sosial, epidemiologi, terminologi medis, biostatistik, prinsip hukum medis
dan teknologi informasi).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang
meliputi Rumah Sakit, Balai Sanatorium, dan Puskesmas. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit, Balai Sanatorium, dan Puskesmas.

Jabatan Fungsional Perekam Medis Terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan rekam medis informasi
kesehatan. Jabatan Fungsional Perekam Medis Ahli adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Perekam Medis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perekam Medis. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perekam Medis dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perekam Medis baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka,

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pemeriksa_Merek_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Pemeriksa Merek adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek adalah kegiatan memeriksa permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek mempunyai tugas, antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  2. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  3. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  4. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang merek;
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang merek;
  6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang merek;
  7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang merek;
  9. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  11. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  12. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
  13. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Merek; dan
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.

Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Merek baik perorangan atau kelompok di bidang merek. Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa satya lancana karya satya sesuai peraturan perundang-undangan.

Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Merek yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Merek.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Pemeriksa_Paten_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten. Pemeriksa Paten adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Paten dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten mempunyai tugas pembinaan, antara lain:

  1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  2. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  3. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  4. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Paten;
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Paten;
  6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Paten;
  7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang paten;
  9. mengusulkan tunjangan dan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  11. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
  12. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
  13. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Paten; dan
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang paten.

Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Paten yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Paten.

Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Statistisi_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik. Statistisi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik. Jabatan Fungsional Statistisi termasuk dalam rumpun Matematika, Statistika, dan yang berkaitan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Instansi Pembina mempunyai tugas pembinaan antara lain:

  1. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Statistisi;
  2. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Statistisi serta ketentuan pelaksanaannya;
  3. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Statistisi;
  4. menetapkan standar kompetensi jabatan Fungsional Statistisi;
  5. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Statistisi;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Statistisi;
  7. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi;
  8. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Statistisi;
  9. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi;
  10. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Statistisi;
  11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Statistisi;
  12. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
  13. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Statistisi; dan
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi.

Kegiatan statistik adalah kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi teknis yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang statistik.

Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Tim Penilai Jabfung Statistisi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Statistisi, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Statistisi.

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Statistisi wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Penyesuaian_Penetapan_Angka_Kredit_Guru_Pegawai_Negeri_Sipil_dan_Guru_Bukan_Pegawai_Negeri_Sipil

Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Download Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah:

  1. guru PNS; dan
  2. guru Bukan PNS yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).

Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan
angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

Usulan penyesuaian PAK bagi guru PNS dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut.

  1. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  2. fotocopy penetapan angka kredit terakhir;
  3. fotocopy ijazah terakhir tertinggi yang telah dinilai untuk memperoleh angka kredit dan disahkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  4. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
  5. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi);dan
  6. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/ konselor.

Usulan penyesuaian angka kredit bagi guru bukan PNS sebagaimana dimaksud di atas nomor 2 s.d 7 dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut:

  1. fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;
  2. fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;
  3. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
  4. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi);dan
  5. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/konselor.

Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Penyesuaiang_Inpassing_Jabatan_Fungsional_Auditor_Kepegawaian

Download Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Download Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dalam JF Audiwan dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/inpassing JF Audiwan kepada PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian atau melaksanakan tugas pembinaan kepegawaian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

  1. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Audiwan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  2. Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Audiwan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang selanjutnya disingkat wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reviu, dan investigasi.
  4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Audiwan adalah Badan Kepegawaian Negara.
  5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural
    Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
  6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
  7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
  8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.