Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional teknisi penerbangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Penerbangan Teknisi Penerbangan Penyelia Rp.     500.000,00
Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan Rp.     375.000,00
Teknisi Penerbangan Pelaksana Rp.     260.000,00

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan benih tanaman.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional pengawas benih tanaman
  2. Rincian butir kegiatan pengawas benih tanaman dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat pengawas benih tanaman
  4. Kedudukan, tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan dan pangkat
  5. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit
  6. Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama, pengangkatan dari jabatan lain, dan perpindahan dari tingkat terampil ke tingkat ahli
  7. Pengusulan,
  8. Penilaian dan penetapan angka kredit
  9. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit
  10. Kenaikan jabatan dan pangkat
  11. Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian
  12. Ketentuan lain-lain
  13. Ketentuan peralihan
  14. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya

Download Peraturan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/PERMENTAN/OT.140/9/2011 Nomor : 38 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Pengendali Ekosistem Hutan Pengendali Ekosistem Hutan Madya Rp.  1.175.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Muda Rp.     800.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Rp.     500.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Rp.     500.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan Rp.     425.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Rp.     350.000,00
Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula Rp.     300.000,00

Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Arsip adalah informasi terekan/direkam (dokumen dalam berbagai bentuk dan media, seperti kertas, audio visual, komputer/elektronik, dan sebagainya) sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, perusahaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional arsiparis
  2. Rincian butir kegiatan arsiparis dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat arsiparis
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok
  5. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  6. Unsur dan sub unsur kegiatan
  7. Jenjang jabatan dan pangkat
  8. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit
  9. Penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis
  11. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan
  12. Ketentuan peralihan
  13. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/3/M.PAN/3/2009 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Polisi Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, diberikan tunjangan Polisi Kehutanan setiap bulan.

Besarnya tunjangan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pemberian tunjangan Polisi Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

download Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan Madya Rp.  1.380.000,00
Polisi Kehutanan Muda Rp.  1.140.000,00
Polisi Kehutanan Pertama Rp.     540.000,00
Polisi Kehutanan Penyelia Rp.     840.000,00
Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan Rp.     510.000,00
Polisi Kehutanan Pelaksana Rp.     360.000,00
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula Rp.     300.000,00

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Pranata Komputer, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
sistem informasi berbasis komputer.

Sistem informasi berbasis komputer adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara
terpadu untuk menghasilkan informasi.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Pranata Komputer dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional pranata komputer
  2. Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit untuk pranata komputer terampil
  3. Pengembangan profesi
  4. Pendukung kegiatan pranata komputer
  5. Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit untuk pranata komputer ahli
  6. Implementasi sistem informasi
  7. Analisis dan perancangan sistem informasi
  8. Penyusunan kebijakan sistem informasi
  9. Pengembangan profesi
  10. Pendukung kegiatan pranata komputer
  11. Komposisi persentase angka kredit
  12. Acuan ringkas penilaian angka kredit pranata komputer
  13. Usul dan penetapan angka kredit
  14. Tim penilai
  15. Kenaikan jabatan dan pangkat
  16. Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pranata komputer
  17. Pengangkatan kembali dalam jabatan
  18. Perpindahan jabatan
  19. Ketentuan lain-lain
  20. Ketentuan peralihan
  21. Penutup

Download Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer

Download Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/BPS-SKB/II/2004 Nomor: 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan Utama Rp.  1.500.000,00
Penyuluh Kehutanan Madya Rp.  1.260.000,00
Penyuluh Kehutanan Muda Rp.     960.000,00
Penyuluh Kehutanan Pertama Rp.     540.000,00
Penyuluh Kehutanan Penyelia Rp.     780.000,00
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan Rp.     450.000,00
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Rp.     360.000,00
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula Rp.     300.000,00

Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan

Pelayanan radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional radiographer
  2. Rincian kegiatan jabatan fungsional radiografer terampil dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat radiografer
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok
  5. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
  7. Unsur dan sub unsur kegiatan
  8. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit
  9. Penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai jabatan fungsional radiografer, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit
  11. Pengangkatan dalam jabatan
  12. Kompetensi
  13. Formasi jabatan fungsional radiografer
  14. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan
  15. Penurunan jabatan
  16. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
  17. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Download Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 47 Tahun 2014 Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

download Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
Analis Pasar Hasil Pertanian Analis Pasar Hasil Pertanian Madya Rp.     900.000,00
Analis Pasar Hasil Pertanian Muda Rp.     650.000,00
Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama Rp.     400.000,00
Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia Rp.     450.000,00
Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan Rp.     350.000,00
Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Rp.     300.000,00

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Inspektur tambang dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional Inspektur tambang.
  2. Rincian kegiatan jabatan fungsional Inspektur tambang dan angka kreditnya.
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat jabatan fungsional Inspektur tambang
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok
  5. Unsur dan sub unsur kegiatan
  6. Jenjang jabatan dan pangkat
  7. Rincian kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit
  8. Penilaian dan penetapan angka kredit
  9. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan
  10. Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit.
  11. Syarat pengangkatan dalam jabatan
  12. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan
  13. Perpindahan jabatan
  14. Penutup

Download Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Jabatan Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya