Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Berikut daftar 2014 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Penyuluh Perikanan Penyuluh Perikanan Utama Rp.  1.500.000,00
Penyuluh Perikanan Madya Rp.  1.260.000,00
Penyuluh Perikanan Muda Rp.     960.000,00
Penyuluh Perikanan Pertama Rp.     540.000,00
Penyuluh Perikanan Penyelia Rp.     780.000,00
Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan Rp.     450.000,00
Penyuluh Perikanan Pelaksana Rp.     360.000,00
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula Rp.     300.000,00

Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya dan Form Isian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Penerjemah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menerjemahkan, adalah mengalihkan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain;

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang jabatan fungsional penerjemah dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penerjemah
  2. Rincian butir kegiatan penerjemah dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penerjemah
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan instansi pembina
  5. Unsur dan sub unsur kegiatan
  6. Jenjang jabatan dan pangkat
  7. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai
  8. Penilaian dan penetapan angka kredit
  9. Pengangkatan dalam jabatan penerjemah
  10. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan
  11. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
  12. Penutup

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

  1. Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  2. Lampiran_1_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  3. Lampiran_2_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf
  4. Lampiran_3_Peraturan_Menpan_No_24_Thn_2006.pdf

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

  1. Peraturan_Bersama_Mensesneg_dan_Kepala_BKN_No_1_dan_22_Tahun_2007.pdf
  2. Lampiran_I-A_s.d_I-D_Peraturan_Bersama_Mensesneg_dan_Kepala_BKN_No_1_dan_22_Thn_2007_1.xls
  3. 2_Lamp2_Tupoksi_Penerjemah.pdf
  4. 3_Lamp3_Profesi_Penerjemah.pdf
  5. 4_Lamp4_Penunjang_Penerjemah.pdf
  6. 5_Lamp5_Pelatihan_Penerjemah.pdf
  7. 6_Lamp6_PAK_Penerjemah.pdf
  8. 7_Lamp7_SK_Pengangkatan_Penerjemah.pdf
  9. 8_Lamp8_Perpindahan_dari_Jabatan_Lain.pdf
  10. 9_Lamp9_Surat_Peringatan.pdf
  11. 10_Lamp10_Pembebasan_Sementara.pdf
  12. 11_Lamp11_Pemberhentian.pdf
  13. 12_Lamp12_Penyesuaian.pdf
  14. Ralat_SKB.pdf

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pengawas benih ikan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

Download Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

No

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1

2 3

4

1. Pengawas Benih Ikan Ahli Pengawas Benih Ikan Utama Rp.     700.000,00
Pengawas Benih Ikan Madya Rp.     500.000,00
Pengawas Benih Ikan Muda Rp.     300.000,00
Pengawas Benih Ikan Pertama Rp.     200.000,00
2. Pengawas Benih Ikan Terampil Pengawas Benih Ikan Penyelia Rp.     240.000,00
Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan Rp.     175.000,00
Pengawas Benih Ikan Pelaksana Rp.     100.000,00

Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek keselamatan dan kesehatan kerja secara teknis dan/atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis dan atau medis yang telah ditentukan.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja
  2. Rincian butir kegiatan penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat penguji keselamatan dan kesehatan kerja
  4. Rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok
  5. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
  7. Unsur, sub unsur dan butir kegiatan
  8. Rincian kegiatan dan angka kredit
  9. Penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan angka kredit
  11. Pengangkatan dalam jabatan
  12. Uji kompetensi
  13. Formasi
  14. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan
  15. Penurunan jabatan
  16. Penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit
  17. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pengawas perikanan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

Download Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

No JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN
1 2 3 4
1. Pengawas Perikanan Ahli Pengawas Perikanan Utama Rp.     700.000,00
Pengawas Perikanan Madya Rp.     500.000,00
Pengawas Perikanan Muda Rp.     300.000,00
Pengawas Perikanan Pertama Rp.     200.000,00
2. Pengawas Perikanan Terampil Pengawas Perikanan Penyelia Rp.     240.000,00
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Rp.     175.000,00
Pengawas Perikanan Pelaksana Rp.     100.000,00

Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Berbeda dengan definisi Jabatan Fungsional Tertentu yaitu: kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Sedangkan Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Peraturan yang dapat anda download di pada tulisan ini tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan mencakup:

  1. Penjelasan tentang jabatan fungsional umum.
  2. Penamaan jabatan fungsional umum
  3. Formasi jabatan
  4. Pengangkatan dan pemindahan
  5. Ketentuan lain-lain

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_1

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_2

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_3

Daftar_Nama_Jabatan_Fungsional_Umum_4

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

Download Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

No

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

1 2 3 4
1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya Rp.     500.000,00
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda Rp.     300.000,00
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama Rp.     200.000,00
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia Rp.     240.000,00
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan Rp.     175.000,00
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Rp.     100.000,00

Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Dokter gigi, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya yang mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional dokter gigi.
  2. Rincian kegiatan jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya.
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat jabatan fungsional dokter gigi
  4. Rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan, dan tugas pokok
  5. Unsur dan sub unsur kegiatan
  6. Jenjang jabatan dan pangkat
  7. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai
  8. Penilaian dan penetapan angka kredit
  9. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan
  10. Syarat pengangkatan dalam jabatan
  11. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dan perpindahan dari jabatan
  12. Ketentuan lain-lain
  13. Ketentuan peralihan
  14. Penutup

Download Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya

Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Berikut daftar tunjangan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia Rp.     440.000,00
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Rp.     330.000,00
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Rp.     225.000,00
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula Rp.     200.000,00

Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya dan Penjelasan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah

Persandian adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang ditujukan untuk mengamankan dan menganalisis informasi berklasifikasi yang diberlakukan dengan menggunakan metode/teknik dan sarana prasarana tertentu untuk kepentingan negara.

Peraturan yang dapat anda download di bagian bawah tulisan ini tentang Jabatan fungsional Sandiman dan angka kreditnya mencakup:

  1. Pengertian jabatan fungsional sandiman
  2. Rincian butir kegiatan sandiman dan angka kreditnya
  3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat sandiman
  4. Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok
  5. Instansi pembina dan tugas instansi pembina
  6. Jenjang jabatan dan pangkat
  7. Unsur dan sub unsur kegiatan
  8. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit
  9. Penilaian dan penetapan angka kredit
  10. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit
  11. Pengangkatan dalam jabatan
  12. Kompetensi
  13. Pendidikan dan pelatihan
  14. Formasi
  15. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian dari jabatan, dan penurunan jabatan
  16. Ketentuan lain-lain
  17. Ketentuan penutup

Download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya

Download Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/LSN/2013 Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya

Download Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman