Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Tunjangan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Baca Selengkapnya klik di sini

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya

Jabatan_Fungsional_Pengawas_Penyelenggaraan_Urusan_Pemerintahan_di_Daerah_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit
Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut
Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas
menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan. Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan. Formasi Jabatan Pengawas Pemerintahan adalah jumlah Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan
pekerjaan dari kegiatan unsur utama. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pendidikan adalah suatu proses belajar-mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu.

Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh Pengawas Pemerintahan adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional di bidang pengawasan pemerintahan. Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dipenuhi oleh Pengawas Pemerintahan.

Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya di Kementerian Pertahanan

Jabatan_Fungsional_Dokter_dan_Angka_Kreditnya_Bagi_Pegawai_Negeri_Sipil_Kementerian_Pertahanan

Download Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijasah dokter yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan serta pembinaan peran serta prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan .Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun Kesehatan. Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter adalah Kementerian Kesehatan. Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter pada
Kementerian Pertahanan adalah Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan.

Tugas pokok Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan prajurit TNI, PNS Kemhan, dan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya, baik yang dibawah jajaran Kemhan maupun yang berada dibawah Mabes TNI dan Angkatan. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Dokter. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Dokter, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional Dokter.

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya

Penyesuaian_Inpassing_Jabatan_Fungsional_Kataloger_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Kataloger telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan tersebut Pegawai
Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas katalogisasi dengan menggunakan kodifikasi materiil sistem NSN dapat disesuaikan/inpassing sesuai dengan jenjang kepangkatan terakhirnya.

Sistem penjenjangan Jabatan Fungsional Kataloger bersifat melekat antara jabatan dan pangkat, artinya setiap Jabatan Fungsional Kataloger memiliki 1 (satu) pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu persyaratan untuk pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kataloger adalah minimal berpendidikan SLTA
atau sederajat. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kataloger dibebankan untuk mengumpulkan angka kredit.

Angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan jenjang jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari unsur kegiatan : pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan katalogisasi, pengembangan profesi dan unsur pendukung pelaksanaan tugas kataloger. Masing-masing unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa sub unsur dan butir kegiatan yang memiliki satuan bobot angka kredit berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Sublampiran A dan Sublampiran B.

PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 telah dan masih melakukan tugas di bidang Kodifikasi Materiil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Kataloger melalui penyesuaian/inpassing.

Maksud. Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger ini adalah untuk memberi gambaran dan uraian lebih rinci tentang penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Kataloger sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan demi keseragaman pelaksanaan dan administrasi pembinaan kataloger.

Tujuan. Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger ini diterbitkan dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan katalogisasi maupun yang akan menduduki jabatan fungsional kataloger yang telah memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya (DUPAK)

Jabatan_Fungsional_Kataloger_dan_Angka_Kreditnya

Download Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Kataloger telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan tersebut Jabatan Fungsional Kataloger diatur dalam 7 (tujuh) penjenjangan terendah dimulai dari jenjang Kataloger Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan tertinggi Kataloger Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Sistem penjenjangan Jabatan Fungsional Kataloger tersebut bersifat melekat antara jabatan dan pangkat, artinya setiap jabatan fungsional kataloger memiliki satu pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu persyaratan untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kataloger adalah minimal berpendidikan SLTA atau sederajat. Meskipun demikian PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 telah dan masih melakukan tugas di bidang kodifikasi materiil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kataloger melalui penyesuaian/inpassing.

Angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan jenjang jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari unsur kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan katalogisasi, pengembangan profesi dan unsur pendukung pelaksanaan tugas kataloger. Masing-masing unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa sub unsur dan butir kegiatan yang memiliki satuan bobot angka kredit berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007, Jabatan Fungsional Kataloger terdapat 2 (dua) tingkat jenjang jabatan yaitu : Kataloger Tingkat Terampil yang terdiri atas 4 (empat) penjenjangan jabatan yang meliputi 8 (delapan) jenjang kepangkatan dan Kataloger Tingkat Ahli yang terdiri atas 3 (tiga) penjenjangan jabatan yang meliputi 7 (tujuh) jenjang kepangkatan. Untuk menjabarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maka Kementerian Pertahanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kataloger menerbitkan Pedoman
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya sebagai acuan dalam rangka pembinaan jabatan fungsional kataloger.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, diberikan tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup setiap bulan.

Besarnya tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Pengawas_Lingkungan_Hidup

Pemberian tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Frekuensi Radio adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, diberikan tunjangan Pengendali Frekuensi Radio setiap bulan.

Besarnya tunjangan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Pengendali_Frekuensi_Radio

Pemberian tunjangan Pengendali Frekuensi Radio, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penerjemah adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Penerjemah, diberikan tunjangan Penerjemah setiap bulan.

Besarnya tunjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Penerjemah

Pemberian tunjangan Penerjemah dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur
oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Besarnya tunjangan jabatan fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Kepaniteraan_Mahkamah_Konstitusi

Pemberian tunjangan jabatan fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian tunjangan jabatan fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

 

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti pada pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti, diberikan tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti setiap bulan.

Besarnya tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Tunjangan_Jurusita_dan_Jurusita_Pengganti

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagaimana dimaksud, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Jurusita dan Jurusita
Pengganti.

Pemberian tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presidcn ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunnya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tcntang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika, diberikan tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika setiap bulan.

Besarnya tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika, sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini:

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika.

Tunjangan_Jabatan_Fungsional_Pengamat_Meteorologi_dan_Geofisika

Tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika sebagaimana dimaksud, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika.

Pemberian tunjangan Pengamat Meteorologi dan Geofisika, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.